Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 3345 - 3365

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 3387 - 3400

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267-3280

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1984 3267-3280

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 3188-3209

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 4070 - 4166

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 3922-4069

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 2000 3922-4069

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Dari Senayan ke kancah global: Diplomasi DPR

Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur second-track diplomacy. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen telah menjadi unsur penting yang berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional bangsa dan konstituen ya…

Prosiding Seminar Naskah Kuna Nusantara "Pangan dalam Naskah Kuna Nusantara" …

Seminar Naskah Kuna Nusantara dengan tema "Pangan dalam Naskah Nusantara" diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta pada tanggal 18-19 September 2013. Pangan dijadikan tema seminar karena merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Masalah pangan ternyata sudah menjadi perhatian masyarakat sejak masa lalu. Kearifan lokal tentang bagaimana mewujudk…

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…