Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Dareah Tingkat II Mandailing Natal.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790. Merupakan undang-undang yang mengatur perkembangan perekonomian nasional yang beergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menya…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789 merupakan pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlak…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791, merupakan undang-undang yang disusun berdasarkan perkembangan keadaan politik, ekonomi, sosial dewasa ini melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan perlu dikomodasikan melalui perubahan dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1998 tentang Perubahan atas An…
Karena didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, DPR-RI memutuskan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kcjam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diterima oleh masyarakat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Conven…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/l998 diperlukan beberapa perubahan. Dalam Tahun Anggaran 1997/l998, rea1isasi Pendapatan Nega…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1998 tentang Pendapatan Peratu…
Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Conven…
Undang-Undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir, biologi, dan kimia dapat menimbulkan ancaman bencana yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Negara Republik Indonesia aktif mengambil bagian dalam usaha yang dilakukan masyarakat internasional bagi pelarangan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 31 Desember 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, serta dengan memperhatikan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan at…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabup…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 16 Agustus 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 22 Juli 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Negar…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Juli 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3450 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengatur Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989 sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara. Dalam perhitungan ini Pendapatan Negara dalam tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 33.538.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Peru…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Juli 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3449 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah dalam Tahun Anggaran 1990/1991 maka diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991. Hal ini d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapat…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 20 Maret 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3436 merupakan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 yang merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun V dan dimaksudkan pula untuk memelihara dan men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 dalam Lembaran Negara nomor 41 dan tambahan lembaran negara nomor 3556 merupakan undang- undang yang membahas tentang Pengesahan united nations on biological diversity ( konevensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati). Konvensi ini telah ditandangani oleh 157 kepala negara dan atau kepala pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kota …
Undang-undang ini Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1994 dalam Lembaran Negara nomor 38 dan tambahan lembaran negara nomor 3555, merupakan undang- undang yang membahas tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu. Sebagai ibukota provinsi daerah tingkat I Sulawesi Tengah serta sebagai kota perdagangan, maka kondisi tersebut mempunyai dampak dalam laju pertum…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1994 tentang Perhitungan Ang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997 dalam Lembaran Negara nomor 35 dan tambahan lembaran negara nomor 3554, merupakan undang- undang yang mengatur dan membahas tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1991/1992. Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1991/1992 diajukan untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1994 tentang Tambahan dan Per…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1994 dalam Lembaran negara nomor 23 dan tambahan lembaran negara nomor 3548 merupakan undang-undang yang mengatur tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1993/1994. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Nopember 1994 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 3569 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dengan pokok-pokok antara lain memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya nilai jual obj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Nopember 1994 dalam lembaran Negara nomor 61, tambahan lembaran Negara nomor 3568 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.. Pokok-pokok bahasan dalam undang-undang ini adalah antara lain bahw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah