Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.

Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme pers: mengaca perkara Made Mangku Pas…

Konflik memang bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Ketika terjadi persengketaan akibat pemberitaan pers, bijak jika hal itu diselesaikan berdasarkan pola kekeluargaan,persaudaraan dan berangkat dari prinsip saling menagalah. Sajian buku ini sejatinya merupakan refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi meng…

Catatan Delapan Windu Made Mangku Pastika : Menjawab Hak Jawab

Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…

Konseptualisasi dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Telaah tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam buku ini fokusnya berdasar sejarah dan perkembangannya. Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan lembaga perwakilan, memberikan cakrawala lebih luas dan komprehensif kepada pembaca tentang lembaga perwakilan pada umumnya dan DPR pada khususnya. Hal tersebut secara praktis juga berarti menerapkan pendekatan historical interpretation (interpretasi s…

Dimensi Etika Dan Hukum Profesionalisme Pers

Sajian buku ini sejatinya merupakan sebuah refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi menghadapi pemberitaan pers (dalam hal ini) Bali Post.Keinginan untuk menyelesaikan kekusutan berdasarkan prinsip kekeluargaan ternyata tidak berhasil. Pada Akhrnya jalur hukum perdata pun ditempuh. Terasa pahit, ketika Made Mangk…

Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Buku ini adalah elaborasi populer, tentang permasalahan yang berkisar pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasarnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini hadir karena kelangkaan referensi buku Hukum Lingkungan. Terutama yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009. Buku ini dilengkapi dengan UU No. 32 Tahun 2009, Undan…

Hukum pemerintahan daerah: Pendulum otonomi daerah dari masa ke masa

Pada dasarnya otonomi daerah mengandung dua sisi yang memerlukan pencermatan lebih dalam. Karena disinalah dasar elaborasi terhadap permasalahan otonomi daerah. Pada satu sisi adalah tentang kebebasan mengatur pemerintahan sendiri. Pada sisi lain adalah kandungan tentanf pembatasan yang tentunya harus dilakukan dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Buku ini menggambarkan penggerakan pendulum ya…

Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia

Buku ini merupakan output kontemplatif terhadap distribusi kekuasaan dalam panggung negara, khususnya Indonesia yang luas dan kompleks. Sebagai kajian normatif, rujukannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, naskah lengkap dari UUD NKRI Tahun 1945 sengaja dilampirkan. Demikian pula rujukan normatif berupa Undang-undang, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 Tentang …

Hukum Pers

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-2458-17-4

Deskripsi Fisik

x, 246 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-