Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Belitung

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Beitung terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu disempurnakan, Saldo kas di bendahara penerimaan pada UPTD DPPKAD Beltung Timur per 31 Desember 2011 tidak dapat disajikan, Saldo aset tetap di…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Saldo kas di kas daerah yang disajikan di Neraca tahun 2011 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, Penatausahaan dan pelaporan persediaan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tidak memadai, Penganggaran d…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Persediaan notice pajak dan obat-obatan tidak diyakini kewajarannya, Pengelolaan persediaan padapemerintah Provinsi alimantan penyajian piiutang pajak kendaraan bermotor dan piutang retribusi pada Taksi Mina Bahari tidak diduk…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih, Dinas Pendapatan Provinsi Bali terlambat mengimplementasikan ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermoto…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pengelolaan data base aset fasos fasum belum optimal, Pengelolaan administrasi dan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung lemah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima PAD atas penyertaan modal pada RS Haji Jakarta,T…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak optimal, Mekanisme pencatatan Buku Kas Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, Pendapata…

Master Plan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI : Final Report

Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…

Laporan Delegasi DPR-RI Ke Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing…

Sidang APA Standing Committee on Political Affairs and Special Committee on Creation on Asian Parliament (SCAAP)) pada dasarnya membahas topic agenda berupa9 (Sembilan) rancangan resolusi politik dan keamanan, salah satunya terkait dengan rancangan resolusi pembentukan Asian Parliament yang akan dibahas pada Sidang Pleno ke-10 APA ddi Turki pada taun 2017. Melalui partisipasi aktif dalam organi…

Kunjungan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Rep…

Salah satu program kerja BKSAP dalam implementasi ASEAN 2015 adalah melakukan kunjungan sebagai follow up bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA. Terutama resolusi usulan DPR RI pada Sidang Umum ke-37 AIPA di Myanmar yaitu RES.37GA/2016/ECO/03 on Parliamentary Support for Implementation of ASEAN Economic Community (AEC) yang menitik beratkan pada peran parlemen …

Transfer ke Daerah dalam APBN

Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

Pendapatan Negara Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 127 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 BIR p - 352.48 PEN

Pro poor budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan singkat atas beberapa …

Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.

Keisitimewaan Yogyakarta ditinjau dari Hukum Adat,Hukum Pertanahan,dan Hukum …

Merupakan kajian tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari hukum adat,hukum pertanahan,hukum ketatanegaraan dan perspektif masa depan DIY. Secara khusus DIY tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman, yang berkembang dan mempengaruhi tatanan hukum yang hidup di DIY. Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipengar…

Panduan penerapan metode analisis dampak regulasi ( regulatory impact assessm…

RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu regulasi dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

Panduan Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI

Buku saku ini berisikan pedoman kode etik bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangkaian upaya reformasi biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan manajemen perubahan.

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Buku ini menguraikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Peran APBN dalam Perekonomian, Struktur APBN, Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN, Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami buku ini juga diberikan definisi/pengertian dari masing-masing nomenklatur. Penyajian secara kronologis da…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Buku “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI” memaparkan fungsi pengawasan DPR RI dari berbagai sisi yang disusun secara sistematis. Pertama, buku ini mengemukakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan dan ruang lingkup pengawasan oleh DPR RI yang tidak hanya meliputi pelaksanaan undang-undang tetapi juga pelaksanaan keuangan negara serta kebijakan pemerintah. Bagian…

Laporan Kinerja DPR RI 2009 -2014 Tahun Pertama

Buku Kinerja DPR RI ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Dewan selama Masa Sidang 2009-2010, juga memberikan suatu sarana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan yang optimal bagi seluruh kegiatan kedewanan.