Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku in Berisikan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ket…

Buku Ini Berisi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79, Tanggal 28 Juni 1979

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, Tanggal 26 Pebruari 1983

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomo…

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Sekretariat Jen…

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…

Rules of Procedure of The House of Representatives of The Republic of Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

182 hlm., : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

The Rules of Procedure of The People Consultative Assembly of The Republic of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

326 hlm., : 10 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

Rumusan Dan Rincian Tugas Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Target kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada: Sekjen DPR RI; Deputi Bidang Perundang-Undangan; Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; Deputi Bidang Persidangan dan KSAP; dan Deputi Bidang Administrasi.

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Rumusan Tugas Dan Rincian Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p