Ditapis dengan
Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…
Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 229 hlm.; 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.03 SEK k
Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…
dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 90 hlm. : 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.072 SEK a
Keamanan dan jaminan hak pemda di bidang telekomunikasi
Mengoptimalisasi manfaat penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek, Tim Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian mendalam dengan melakukan penelitian dalam rangka mengungkap berbagai persoalan dan menawarkan solusi permasalahan terkait pemanfaatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian memuat empa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-260-100-5
- Deskripsi Fisik
- x, 183 hal. : il. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 384 KEA - 384 SEK k
Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2019
DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 88 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 SEK m
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019
Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 275 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 SEK l
Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan R…
Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii + 139 hlm.; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 389.6 SEK p
Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen Dan BK DPR RI Tahun 2018
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm.; 29.5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 SEK l
Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewa…
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah: mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Analisa Jabatan (Revisi Terbatas)
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 827/SEKJEN/2018 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1175/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017. Perubahan keputusan ini merupakan pena…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 253 hlm.; 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.31 SEK a
Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm.; 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.31 SEK p
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019
Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 48 hlm, 26 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Seminar Nasional: Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Eti…
1PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK PEJABAT PUBLIK1Oleh:Prof. Dr. Bintan Regen Saragih., S.H.2I.PENDAHULUAN1.PengantarMasih banyaknya pejabat-pejabat publik baik pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang mengalami persoalan hukum, mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.3 BIN p
Petunjuk penggunaan : Aplikasi Portal dan Email Anggota Dewan Perwakilan Raky…
Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 64 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.8 IND p
Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.31 SEK p
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm. : 10 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND p
Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 28 hlm. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 BID j
Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Siste…
Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxxviii, 469 hal. ; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah