Kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD (penyusunan APBD). Dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi ketika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan, baik menyangkut proses maupun substansinya. Proses perencanaan dan penganggaran saat ini memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta proses bottom-up dan to…
Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya Peraturan in laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbingkai negara kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir dar…
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah indonesia sebagai antisipasi dan mempercepat pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergitas upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan da…
Upaya pemerintahan pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. Terbitnya peraturan ini laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terbingkai dengan kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir da…
Buku ini mengingatkan mengenai entitas negara hampir selalu mewarnai kajian politik, bahkan kajian tentang negara setua ilmu politik itu sendiri. Selain itu dalam kajian politik terdapat keterkaitan yang sangat erat antara entitas negara dan civil society, terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Hal tersebut sangat menarik sebagai pemahaman dasar mempelajari ilmu politik, k…
Berkaitan dengan perbatasan antarnegara, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian perbatasan antarnegara. Hukum internasional secara jelas dan tegas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antarnegara, tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak lain. Hal in…
Pembahasan dalam buku ini meliputi teori negara dan kedaulatan negara, teori batas wilayah negara dan wilayah perbatasan negara,batas wilayah negara Indonesia dalam perspektif yuridis normatif,permasalahan dan karakteristis perbatasan negara Indonesia,perbatasan antar negara;tantangan,peluang atau kendala dan strategi penanganan wilayah perbatasan antarnegara.
Pengkajian dalam buku ini diawali dengan pemahaman terhadap konsepsi negara,wilayah negara,yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber dalam perjanjian perbatasan negara,maupun hukum nasional yang merupakan representasi hak suatu negara dalam melindungi integritas kedaulatan negara. Selanjutnya akan diuraikan pula pengertian per…