Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 15 Tambahan Lembaran Negara no. 4689, merupakan undang-undang yang mengenai kabupaten Konawe Utara mempunyai luas wilayah 10.404,62 km2, dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Konawe sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Konawe Utara sebagai Kabupaten pemekaran. Calo…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 14, Tambahan Lembaran Negara no. 4688, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potens…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 13, Tambahan Lembaran Negara nomor 4687 merupakan Undang-undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 November 2008 dalam Lembaran Negara nomor 186, Tambahan Lembaran Negara nomor 4933 merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pe…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 12 Tambahan Lembaran Negara nomor 4686 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 11 Tambahan Lembaran Negara nomor 4685 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 10 Tambahan Lembaran Negara nomor 4684 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 9 Tambahan Lembaran Negara nomor 4683 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 8 Tambahan Lembaran Negara nomor 4682 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 November 2008 dalam Lembaran Negara nomor 185, Tambahan Lembaran Negara nomor 4932 merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tanggamus pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pert…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 7 Tambahan Lembaran Negara nomor 4681 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2008 dalam Lembaran Negara nomor 171, Tambahan Lembaran Negara nomor 4920 merupakan undang-undang yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan Dewan P…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 4680. merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4679. merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bid…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 4678. merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 4677. merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Kabupaten Lombok Barat pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wila…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam lembaran negara nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 4956 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini. Adapun tujuan undang-undang ini adalah u…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5067. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya; memberikan jaminan perlindungan dan k…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 4958 adalah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan Kedua dilakukan karena khususnya yang menyangkut pengawasan sudah tidak sesuai lagi dengan …