Dalam buku ini disajikan paparan secara komprehensif tentang bagaimana respon PT yang menyambut positif kebijakan penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui studi perbandingan di Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan UIN Banten. Buku ini juga telah memaparkan secara sistematis dan lengkap mengenai tahapan-tahapan MBKM di PTKIN…
Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…
Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…
Aparatur Sipil Negara adalah status yang mempunyai peran yang dapat dikategorisasikan sebagai peran kunci dalam menyosialisasikan tujuan negara dengan satu budaya nasional untuk menyinergikan budaya-budaya yang beraneka ini.Tiga poin Aparatur Sipil Negara sangat penting untuk pembangunan bangsa ini. Poin yang pertama, untuk mewujudkan tujuan nasional,poin kedua pegawai ASN diberikan tugas untuk…
Peradilan semu (moot court) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pseudo court merupakan sebuah tempat dimana kita khususnya para mahasiswa dapat belajar hukum peradilan di tanah air. Lebih utamanya yaitu belajar tentang hukum acara ataupun hukum formil. Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya. Buku ini terdiri dari 6 BAB, ya…
Buku ini membahasa tentang perkembangan permasalahan, kebijakan dan strategi PAD tetapi juga bagaimana kapasitas daerah dikaitkan dengan capaian pembangunan regional. Selain itu juga, mengungkapkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2016, dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Tangerang dijadikan sebagai lokus dan fokus pembahasan. Hasil penelitian…
cet.1
Pemerintah Republik Indonesia telah merespons upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme. Berbagai langkah telah ditempuh baik dengan hard approaches maupun soft approaches. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah yakni lewat penegakan hukum, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perat…
10 Bab yang dipaparkan dalam buku ini meliputi kajian masyarakat dan kebudayaan, paradigma antropologi, pasang surut evolusionisme, sistem, struktur dan fungsi, strukturalisme, materialisme kebudayaan, interpretivisme simbolik, konsensus dan konflik, antropologi dan postmodernisme
Wordpress merupakan salah satu Content Management System (CMS) yang komplit. Wordpress cocok untuk membuat personal web, web company profile, website komunitas, dan website khusus toko online. Kelengkapan themes, plugins, dan mudahnya pengaturan di dalam Wordpress menjadikan layanan ini mudah dikembangkan sesuai jenis website yang akan dibuat. Pembahasan dalam buku ini mencakup: pembuatan websi…
Buku ini berasal dari berbagai tulisan (saduran yang dikritisi dan tulisan asli) yang disusun dan disampaikan penulis dalam berbagai kesempatan. Tulisan tersebut dibuat pada rentang waktu tahun 2000-2012, meski ada tulisan lama, artinya sudah berusia lebih dari sepuluh tahun, tapi sbstansi tulisan itu masih terasa aktual dan relevan dengan permasalahan kepemimpinan pendidikan saat ini.
Pembentukan undang-undang melalui prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Prolegnas Tahun 2010 -2014 diperlukan sebagai potret politik undang-undang atau substansi politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu t…