Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan berisi pemikiran yang bernas dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan pendidikan dan bangsa Indonesia. Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah tentang ajakan untuk menganalisis bagaimana masa depan pendidikan tinggi Indonesia dengan berbagai persoalannya. Bagian kedua menjelaskan secara lebih luas, apakah otonomi perguruan tinggi itu d…
Hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan. Oleh karenanya hokum harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks social, budaya, ekonomi, dan politik secara holistic. Banyak persoalan hokum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bias dijawab secara normative tekstual, oleh karenanya pendekatan ilm…
2 eks
Permasalahan akses lahan untuk petani harus lebih diperhatikan oleh semua pihak, terutama pemerintah. Meningkatnya jumlah petani gurem (petani yang memiliki luas lahan garapan di bawah 0,5 hektare) perlu segera dicarikan solusinya, dan itu baru salah satu contoh persoalan. Karena itulah di tengah banyaknya diskusi yang selama ini cenderung berputar di sekitar masalah produksi, distribusi, dan k…
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.