Kamus Rimbawan disusun bersifat praktis dan dinamis, yang mengandung makna bahwa pengertian/definisinya dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dan bersifat dinamis, yang berarti bahwa kamus ini akan senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangan kehutanan. Tercatat lebih dari 3456 pengertian/definisi dari istilah kehutanan yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Pengertian/definisi…
Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Isu utama yang menjadi prioritas penulis adalah belum optimalnya sistem aplikasi ticketing helpdesk pustekinfo karena dengan belum adanya sistem aplikasi helpdesk di lingkungan Pustekinfo Setjen DPR RI saat ini dapat berdampak pada overloadnya pekerjaan tim IT helpdesk yang harus menangani banyaknya permintaan setiap harinya.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…
Bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur s…
Bidang hukum bidang pertambangan, mineral dan batubara telah memiliki berbagai payung peraturan yang diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang terkait dengan subyek, obyek, serta hal-hal lain yang terkait, seperti persoalan dampak lingkungan dan perpajakan. Untuk penanganan lingkungan hidup misalnya diperlukan pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, jaminan reklamasi dan dana jamina…
Buku ini membahas kajian awal bagaimana penelitian telah terkembang ke ‘riset’, yang mengungkapkan makna-makna dan fungsi baru. Adanya jalinan multidisiplin ilmu, interdisiplin ilmu, dan transdisiplin ilmu melahirkan tema-tema baru seperti Pola Komunikasi Dakwah untuk Menangkal Radikalisme, Riset tentang Strategi Retorika Dakwah pada Kelompok Pengajian Perspektif Biologi Komunikasi, dan Ris…
Buku ini menguraikan berbagai perbuatan manusia yang menimbulkan hukum, misalnya perkawinan. Pranata tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian atau akad. Dari perkawinan ini, timbul hukum baru, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya ikatan darah yang menimbulkan hak waris-mewarisi, hak perwalian, harta bersama, dan lainnya. Ada pula uraian tentang hubungan antarmanusia yang be…
Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…
Masih penasaran ingin menulis buku? kalau begitu, inilah buku yang anda tunggu. Jangan cuma penasaran atau malah bermimpi menulis buku. Buku ini mendorong anda untuk segera menulis dan menjadi manusia yang menyejarah. Buku yang ditulis bukan hanya oleh seorang penulis tulen, melainkan juga seorang praktisi perbukuan ini, menjadi informasi dalam buku ini plus dilengkapi rahasia-rahasia dibalik d…
Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta h…
Buku ini mengenai budaya dan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisi untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat tergantung pada b…
In the book land,property and governance, we look at the use of law in anticipation of a deadlock because contracs cannot be executed. For example, housing contracts for low income people cannot be completed due to the Covid-19 pademic. We will discuss the legal comparison between before majeure, default, and rebus sic stantibus. The agreement assigns the duties, responsibilities, and obligatio…
Pembahasan dan penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus-kasus tertentu dalam hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak dapat ditegakkan. Sayangnya tidak banya…
Buku ini mengulas sisi permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama hingga sistem yang baru; perubahan paradigma pemerintahan, manajemen aparatur sipil, masalah kebijakan dan peraturan tentang aparatur sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia dalam mendukung reformasi birokrasi.