Ekonomi kelembagaan: Paradigma, teori, dan kebijakan

Buku ini menyuguhkan secara utuh dan menyeluruh tentang perkembangan ekonomi kelembagaan yang menyajikan sejarah pemikiran dan bangun teori ekonomi kelembagaan, dari yang lama hingga yang baru. Di dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah pembangunan ekonomi, pemaknaan ekonomi kelembagaan, paradigma ekonomi kelembagaan serta teori-teori ekonomi lainnya.

Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara

Buku yang terdiri dari 6 bab ini menjelaskan beberapa pemahaman tentang politik hukum agraria kolonial, hukum agraria masa tahun 1945 sampai dengan berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960 yang diulas dalam bab awal buku ini dengan struktur yang jelas. Penulis juga menyajikan secara lugas tentang pengertian hutan, kawasan hutan, serta apa yang dimaksud dengan penguasaan hutan sampai sengketa-sengketa…

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-656-3

Deskripsi Fisik

viii, 174 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 WAL p

Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia

Buku ini sangat menarik karena merupakan salah satu dari sangat sedikit karya ilmiah yang mengidentifikasi perpolitikan Indonesia pasca Reformasi 1998 dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Penulis menguraikan kemunculan Neopatrimonialisme yang dilahirkan oleh kooptasi kekuasaan oleh elit-elit politik yang korup kedalam sistem demokrasi.

Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Penegakan hukum konstitusi melalui mekanisme yudisial, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan cara terhukum baru dalam ketatanegaraan yang terjadi seiring dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai implementasi dari suatu tekad bangsa ini untuk menyelenggarakan negara yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media …

Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Keadilan dalam Kemajemukan

3 eks

Hukum acara mahkamah konstitusi: perkembangan dalam praktik

Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…

Hukum Konstitusi

Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…

Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perubahan Iklim Ketenagakerjaan

Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…

Wage Rudolf Supratman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

256 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

927 SUL

Perbandingan Hukum Perdata

Buku ini berisi mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum perdata dari berbagai negara di dunia, baik nasional maupun internasional. Buku Perbandingan Hukum Perdata perlu dipelajari secara ilmiah dan secara hukum merupakan ilmu kenyataan yang menyoroti bidang hukum sebagai perangkat sikap tidak dan perilaku dalam kajian teoritis dan praktis dari berbagai sistem hukum di berbagai negara. Hukum pe…

Skandal gila Bank Century : mengungkap yang tak terungkap skandal keuangan te…

Sebagai inisiator hak angket kasus Bank Century, Bambang Soesatyo memiliki banyak pengalaman yang selama ini luput dari pemberitaan media. Dia pun akhirnya mengambil inisiatif untuk menuangkan kesaksiannya melalui buku ini. Bambang bukan saja menunjukkan secara detail dan cermat tentang seluk-beluk dan drama lainnya kebijakan yang sejak semula mengandung keganjilan itu, ia juga mengungkap ten…

Ilmu politik: dalam paradigma abad kedua puluh satu jilid II

Buku ini membicarakan tentang ilmu politik dalam paradigma abad ke-21 yang bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang perkembangan ilmu politik, dam merupakan sumber inti rujukan untuk memahami ide-ide, konsep dan kerangka yang melandasi politik dalam abad terkini. (bab 54 sampai bab 99)

Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Buku ini secara detail menjelaskan mulai dari sejarah berdirinya lembaga menjelaskan mulai dari undang-undang yang mengatur hingga bagaimana teknis beracara di lembaga tersebut. Buku ini sangat penting dipelajari dan diperdalam terutama oleh mahasiswa, aktivis parpol, dan umum. Penyelesaian kasus pemilu dan Pilkada, misalnya yang mendapat perhatian paling luas dari masyarakat terbukti banyak me…

Inovasi birokrasi: Membuat kerja birokrat lebih bermakna

Pandangan birokrat di Indonesia terkesan buruk. Indikator penilaian ini menyematkan bahwa birokrat tidak bekerja keras, kurang hebat dalam pendidikan, dan tidak produktif. Birokrat terjebak dalam kedisiplinan semu sistem birokrasi. Disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur dan membuat prosedur baru yang semakin ketat, atau membuat laporan ratusan halaman. Sistem kerja birokrasi …

Buku Bunga Rampai : Demokratisasi Desa

Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …

Geografi Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1073-91-0

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hal. ; ilus. : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.12 HAY g

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

2 eks

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

2 eks