Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Penegakan hukum konstitusi melalui mekanisme yudisial, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan cara terhukum baru dalam ketatanegaraan yang terjadi seiring dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai implementasi dari suatu tekad bangsa ini untuk menyelenggarakan negara yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media …

Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hukum laut : konservasi sumber daya ikan di Indonesia

Tuntutan pengelolaan laut dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari serta peran manusia yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan sangat diperlukan. Manusia merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup, tetapi perilakunya mempengaruhi kelangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Agar upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber d…

Pak Kasur Pengabdi Pendidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

923.7 SUD p

Hukum acara mahkamah konstitusi: perkembangan dalam praktik

Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…

Hukum Konstitusi

Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…

Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perubahan Iklim Ketenagakerjaan

Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…

Perbandingan Hukum Perdata

Buku ini berisi mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum perdata dari berbagai negara di dunia, baik nasional maupun internasional. Buku Perbandingan Hukum Perdata perlu dipelajari secara ilmiah dan secara hukum merupakan ilmu kenyataan yang menyoroti bidang hukum sebagai perangkat sikap tidak dan perilaku dalam kajian teoritis dan praktis dari berbagai sistem hukum di berbagai negara. Hukum pe…

Ilmu politik: dalam paradigma abad kedua puluh satu jilid II

Buku ini membicarakan tentang ilmu politik dalam paradigma abad ke-21 yang bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang perkembangan ilmu politik, dam merupakan sumber inti rujukan untuk memahami ide-ide, konsep dan kerangka yang melandasi politik dalam abad terkini. (bab 54 sampai bab 99)

Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum

Migas merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan bangsa dan pertumbuhan perekonomian negara. di Indonesia kegiatan usaha pencarian dan pengembangan migas tersebut dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah dan investor berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KBH). Namun pelaksanaannya kurang optimal dalam memenuhi tujuan yang di amanatkan dalam UUD.

Buku Bunga Rampai : Demokratisasi Desa

Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …

Geografi Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1073-91-0

Deskripsi Fisik

xvi, 180 hal. ; ilus. : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.12 HAY g

Analisis Data Penelitian dengan Statistik

Buku ini menyajikan bagaimana cara menganalisis ilmu statistik, disertai dengan beberapa aplikasi statistik yang disesuaikan dengan kebutuhan ilmu statistik.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

2 eks

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

2 eks

Penghakiman massa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99503-0-9

Deskripsi Fisik

xix, 263 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan mekanisme penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah korupsi yang banyak terjadi di negeri tercinta ini. Dalam situasi negara yang dipenuhi praktik korup dalam berbagai lini kerja pemerintah, penegak hukum merupakan faktor penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum yang harus dilakukan secara konstinten dan berorientasi kepada keadilan.

Militer Dalam Politik di Muangthai 1981-1986

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8015-62-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.033.559.3 BUN m

Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993 - 1996

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-652-007-9

Deskripsi Fisik

232 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923 BAH b

Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid : Gagasan dan Pemikiran

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95631-0-0

Deskripsi Fisik

xiv,169 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923 BAH b - 923.2 BAH b