Buku ini memberikan wacana baru dan prospektif mengenai masa depan eksistensi hukum Islam di Indonesia yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Dipaparkan dengan arif dan kritis berlandaskan sejarah
Pemikiran dalam buku ini niscaya mengguncang akidah umumnya kita umat Islam yang telah menganut pendangan atau faham beragama yang sudah mapan di warisi dari orang kita secara turun temurun yang belum sejalan dengan hadis yang dipahami secara ilmiah.
Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya gun…
Buku ini menjelaskan beragam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan perubahan besar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berusia ratusan tahun sejak era kolonial. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa perubahan yang signifikan dalam KUHP bar…
Kebijakan pangan nasional hingga kini masih identik dengan beras. Padahal sejak 1952, Presiden Soekarno sudah mengingatkan bahwa menitikberatkan kebijakan pangan hanya pada padi sawah akan sulit memenuhi kebutuhan perut penduduk negeri ini. Kerentanan pangan Indonesia boleh dikatakan karena kurangnya pengetahuan dibandingkan kurangnya pangan. Maka, merujuk pada pandangan Soekarno, sudah saatnya…
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
2 eks
Isu utama yang menjadi prioritas penulis adalah belum optimalnya sistem aplikasi ticketing helpdesk pustekinfo karena dengan belum adanya sistem aplikasi helpdesk di lingkungan Pustekinfo Setjen DPR RI saat ini dapat berdampak pada overloadnya pekerjaan tim IT helpdesk yang harus menangani banyaknya permintaan setiap harinya.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…
Bidang hukum bidang pertambangan, mineral dan batubara telah memiliki berbagai payung peraturan yang diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang terkait dengan subyek, obyek, serta hal-hal lain yang terkait, seperti persoalan dampak lingkungan dan perpajakan. Untuk penanganan lingkungan hidup misalnya diperlukan pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, jaminan reklamasi dan dana jamina…
Buku ini menguraikan berbagai perbuatan manusia yang menimbulkan hukum, misalnya perkawinan. Pranata tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian atau akad. Dari perkawinan ini, timbul hukum baru, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya ikatan darah yang menimbulkan hak waris-mewarisi, hak perwalian, harta bersama, dan lainnya. Ada pula uraian tentang hubungan antarmanusia yang be…