KUHP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekat manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.
Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung (MA)sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibahas secara detail kewenangan serta fungsi MA dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) perkara perdata. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini mencakup: MA sebagai salah satu pelakaksana kekuasaan kehakiman, susunan MA, wewenang hak uji…
Buku ini terdiri dari 12 bab dengan rincian 3 bab awal merupakan penjelesan umum, 6 bab berikutnya menjelaskan topik anova,manova,ancova, dan mancova, dan 3 bab terakhir menjelaskan topik perluasan dari manova, yaitu repeated measures, mix model, dan analisis profil.
Buku ini berisikan tentang prosedur beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 bab. Didalamnya terdapat uraian yang berimbang secara argumentatif dan proporsional antara teori dan praktik, sehingga pembahasannya sekaligus berwawasan akademis dan praktis.
Selama 450 tahun pencapaian putra bangsa Indonesia bernama Enrique Maluku sebagai manusia pertama yang mengelilingi bumi,seperti sengaja ditutup-tutupi. Ketika terungkap, Malaysia dan Filipina mengklaim tokoh yang satu ini sebagai orang mereka dan mengganti namanya melalui cerita fiktif. Putra nusantara ini berada di Malaka ketika Alfonso D'Albuquerque dan kaptennya yaitu Ferdinand Magellan, me…
Buku materi ajar ini membahas mengenai landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perunda…
Buku ini membicarakan dimensi sosial kultural dan aspek mentalitas manusia dalam pembangunan. Selain itu buku ini juga mengupas pertanyaan utama dan mendasar dalam ilmu Antropologi, yaitu Pembangunan: bagaimana peran ilmu Antropologi dalam pembangunan; bagaimana kedudukan kultur dalam pembangunan; dan apakah kultur berperan sebagai penghambat ataukah pendorong pembangunan.
Pemilihan judul kajian Pembatasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 memutuskan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang permohonan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, adalah inskonstitusionil, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengi…