Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Belitung

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Beitung terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu disempurnakan, Saldo kas di bendahara penerimaan pada UPTD DPPKAD Beltung Timur per 31 Desember 2011 tidak dapat disajikan, Saldo aset tetap di…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Saldo kas di kas daerah yang disajikan di Neraca tahun 2011 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, Penatausahaan dan pelaporan persediaan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tidak memadai, Penganggaran d…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Persediaan notice pajak dan obat-obatan tidak diyakini kewajarannya, Pengelolaan persediaan padapemerintah Provinsi alimantan penyajian piiutang pajak kendaraan bermotor dan piutang retribusi pada Taksi Mina Bahari tidak diduk…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih, Dinas Pendapatan Provinsi Bali terlambat mengimplementasikan ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermoto…

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pengelolaan data base aset fasos fasum belum optimal, Pengelolaan administrasi dan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung lemah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima PAD atas penyertaan modal pada RS Haji Jakarta,T…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak optimal, Mekanisme pencatatan Buku Kas Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, Pendapata…

Transfer ke Daerah dalam APBN

Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

Pendapatan Negara Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 127 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 BIR p - 352.48 PEN

Pro poor budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan singkat atas beberapa …

Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Buku ini menguraikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Peran APBN dalam Perekonomian, Struktur APBN, Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN, Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami buku ini juga diberikan definisi/pengertian dari masing-masing nomenklatur. Penyajian secara kronologis da…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Buku “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI” memaparkan fungsi pengawasan DPR RI dari berbagai sisi yang disusun secara sistematis. Pertama, buku ini mengemukakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan dan ruang lingkup pengawasan oleh DPR RI yang tidak hanya meliputi pelaksanaan undang-undang tetapi juga pelaksanaan keuangan negara serta kebijakan pemerintah. Bagian…

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN

Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyususnan APBN, maka perkiraan proyeksi asumsi dasar ekonomi harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh karena itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang.

Infrastruktur: Kondisi dan Pembiayaannya di Indonesia

Buku ini merupakan hasil kerja Tim Penyusun Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang dapat digunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan infrastruktur di Indonesia yang dituangkan dalam tulisan berupa kondisi infrastruktur secara menyeluruh, anggaran infrastruktur di Indonesia, skema pembiayaan infrastruktur hingga Best Practise dan Lesson Lear…

Kinerja Ekonomi Makro Dalam RPJMN 2010 - 2014

Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran

Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan ma…

Taking Sides: Clashing Views on Latin American Issues

This book is a debate-style reader designed to introduce students to controversies in Latin American studies. The readings, which represent the arguments of leading scholars and commentators, reflect a variety of viewpoints and have been selected for their liveliness and subtance and because of their value in a debate framework. For each issues provides a concise introduction and postcripts sum…