Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…

Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

Buku ini mengupas secara lengkap berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi. Membahas dari mulai pengertian korupsi, kemudian dipaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia.

Ekonomi, Politik dan Peluang Bisnis : Di negara-Negara Teluk

Buku ini menyajikan data-data keekonomian, sumber daya alam, serta kultur budaya bisnis yang patut diketahui dan dipahami khususnya para pelaku bisnis. Masyarakat Timur Tengah secara umum ditandai dengan ciri paternalistis yang kuat. Oleh karena itu, membangun dan mengembangkan hubungan itu akan sangat efektif jika dilakukan dari atas. Membangun kesan baik dan positif di mata para pucuk pimpina…

2019 - nCOV - Covid-19 : Melindungi Diri Sendiri dengan Lebih Memahami Virus …

Buku ini berisi informasi penting tentang virus corona baru 2019. Berbagai topik penting telah dimasukkan dalam buku ini agar pemahaman menjadi menyeluruh. Topik tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk aliran informasi yang kuat dalam pikiran pembaca sekalian. penyusunan buku ini juga telah memperhatikan kebahasaan agar mudah dipahami oleh orang yang awam tentang dunia virus. …

KUHP Malaysia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-178-6

Deskripsi Fisik

288 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

KUHP Republik Korea

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-148-4

Deskripsi Fisik

175 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

KUHP Jepang sebagai perbandingan

undang-undang Dasar Negara Jepang

KUHP Prancis: sebagai perbandingan

KUHP negara asing

Penerapan konsep hukum arbitrase online di Indonesia

Konsep secara khusus tentang hukum acara arbitrase online. Eksistensi arbitrase online sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa komerial masih menemui banyak kendala dan tantangan bagi para pelaku usaha, sehingga harus ada konsep hukum yang jelas, konsisten dan tegas serta mampu menjaminkepastian hukum agar para pihak bisa mempercayai lembaga arbitrase online

Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial

Buku ini menggambarkan secara luas sebuah tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggarn etik oleh hakim. Tergambar dengan jelas bahwa proses pembuktian yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik berbeda dengan pembuktian hukum. Buku in…

Vertebrata Laut: Evolusi dan Klasifikasi Hewan Laut Bertulang Belakang

Dalam keluarga hewan bertulang belakang, terdapat kurang lebih 50.000 spesies mendiami hampir seluruh pelosok bumi ini. Akhir-akhir ini para ahli ilmu hewan telah semakin berhasil dalam menemukan fakta-fakta tentang perilaku, ekologi serta teori evolusi hewan bertulang belakang khususnya hewan laut, dan dalam mengembangkan ide-ide baru serta menarik untuk menjelaskan penemuan mereka. Tetapi inf…

Model penilaian kinerja wakil rakyat: panduan untuk menilai kinerja Anggota D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 124 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 .068 ALA m - 328.068 ALA m

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xvi, 328 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kontrak pemerintah konsep, ragam, perkembangan regulasi, dan kajian putusan

Buku ini mengulas masalah mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat, dan menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah, dan juga mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa, pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pema…

pembelajaran konstruktivistik-scientific untuk pendidikan agama di sekolah/ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-758-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

371.3 PRA p

KUHP Filipina sebagai perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-152-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.007 HAM k - 349.598.9 HAM k

Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)

Memuat delik-delik di dalam perundang-undangan pidana tersendiri. Dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya. Hal ini yang membedakan buku ini dengan buku perundang-undangan pada umumnya yang biasanya hanya bersifat himpunan undang-undang saja. Delik-delik yang dibahas dalam buku ini antara lain delik senjata api dan bahan peledak, delik ekonomi, delik …

Pejambon 1945 : konsesnsus agung para peletak fondasi bangsa

Buku yang secara sederhana, tetapi tanpa mengurangi pentingnya fakta tentang perjalanan sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Mulai dari detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, penetapan Pancasila, hingga tokoh-tokoh yang berjuang di balik pembentukan dasar negara bangsa secara lengkap diungkap di sini. Jangan sampai bangsa ini terpecah dalam puing-puing, menjauh dari kesejahteraan, da…

Merawat Kehormatan di Tengah Cobaan : sebuah tentang kinerja penegakan etika

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…

Arah baru kebijakan DPR RI periode 2019 - 2024 : upaya menghadirkan peradaban…

Buku ini berisi kumpulan tulisan hasil seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2020. SEminar ini merupakan kegiatan ilmiah yang sekaligus mengawali kinerja MKD DPR RI periode 2019- 2024 yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pafa akademisi, para legislator di berbagai jenjang.