Vertebrata Laut: Evolusi dan Klasifikasi Hewan Laut Bertulang Belakang

Dalam keluarga hewan bertulang belakang, terdapat kurang lebih 50.000 spesies mendiami hampir seluruh pelosok bumi ini. Akhir-akhir ini para ahli ilmu hewan telah semakin berhasil dalam menemukan fakta-fakta tentang perilaku, ekologi serta teori evolusi hewan bertulang belakang khususnya hewan laut, dan dalam mengembangkan ide-ide baru serta menarik untuk menjelaskan penemuan mereka. Tetapi inf…

Model penilaian kinerja wakil rakyat: panduan untuk menilai kinerja Anggota D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 124 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 .068 ALA m - 328.068 ALA m

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xvi, 328 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum dan ekonomi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-139-x

Deskripsi Fisik

99 hal. : il. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-433-701-8

Deskripsi Fisik

xii, 159 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

334.330 KOP

Kontrak pemerintah konsep, ragam, perkembangan regulasi, dan kajian putusan

Buku ini mengulas masalah mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat, dan menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah, dan juga mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa, pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pema…

pembelajaran konstruktivistik-scientific untuk pendidikan agama di sekolah/ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-758-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

371.3 PRA p

KUHP Filipina sebagai perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-152-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.007 HAM k - 349.598.9 HAM k

Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan…

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (public service function), maupun pembangunan (development function). Dari catatan yang ada, ternyata bahwa sampai tahun 2016, rata-rata PAD berdasarkan provin…

Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah

Secara lebih spesifik buku ini bertujuan mendiskusikan dan membahas empat isu terkait inflasi. Keempat isu dimaksud adalah menyangkut strategi kebijakan pengelolaan dan forecasting inflasi di daerah; stabilisasi harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi; isu terkait pengendalian inflasi daerah dan desentralisasi fiskal; serta yang terakhir menyangkut kebijakan dan peran pemerintah daerah …

Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)

Memuat delik-delik di dalam perundang-undangan pidana tersendiri. Dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya. Hal ini yang membedakan buku ini dengan buku perundang-undangan pada umumnya yang biasanya hanya bersifat himpunan undang-undang saja. Delik-delik yang dibahas dalam buku ini antara lain delik senjata api dan bahan peledak, delik ekonomi, delik …

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Buku ini dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara rata-rata nasional masih belum mampu memberikan kont…

Political Corruption in Indonesia

Political corruption in Indonesia is so rampant and blatantly naked. Everybody is aware of continuing political corruption but no one single government has ever attempted to seriously fight to eradicate corruption. There is so much at stake and no one would dare touch it. One would be tempted to argue that the interest of the government or the ruling parties are so embedded in the practice of p…

Merawat Kehormatan di Tengah Cobaan : sebuah tentang kinerja penegakan etika

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…

Arah baru kebijakan DPR RI periode 2019 - 2024 : upaya menghadirkan peradaban…

Buku ini berisi kumpulan tulisan hasil seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2020. SEminar ini merupakan kegiatan ilmiah yang sekaligus mengawali kinerja MKD DPR RI periode 2019- 2024 yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pafa akademisi, para legislator di berbagai jenjang.

Studi Analisa Kebijakan : Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Ke…

Buku ini menyajikan berbagai konsep dan teori analisa kebijakan baik dalam konteks ilmu kebijakan yang dapat mengungkapkan berbagai teori yang berkaitan dengan kebijakan dan analisa maupun analisa kebijakan itu sendiri sebagai metametodologi diuraikan secara sistematis diikuti dengan sampel aplikasi teknik analisa yang digunakan oleh para peneliti. Setidaknya ada dua sampel yang disajikan sebag…

Seabad rakyat Indonesia berparlemen sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik …

Buku sejarah DPR jilid kedua ini, topik dan tema yang disajikan didalamnya merupakan babak baru dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengakui pula kedaulatan Indonesia sesuai kesepakatan KMB yang telah diretifikasi oleh masing-masing DPR atau parlemennya di akhir bulan November 1949; Peran DPR pada era RIS cukup besar terutama dalam proses pembentukan …

Tindak Pidana Gratifikasi

Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Dalam prakteknya, gratifikasi telah menimbulkan konsekuensi di bidang penegakan hukum karena terjadinya perbedaan penafsiran antar lembaga penegak …

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah

Buku ini secara umum fokus pada bahasan mendiskusikan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan masalah perekonomian nasional, buku ini secara khusus difokuskan pada persoalan yang menyangkut nilai tukar, ekspor industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja serta energi baru dan terbarukan bagi pengembangan kelistrik…

Jurnal legislasi Indonesia = Indonesian Journal of legislation: Kajian teknis…

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…