Praktik penerapan hukum pidana yaitu masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik menjadi pembahasan dari buku ini. Dengan kehadiran buku ini diharapkan masalah hukum yang sering diperdebatkan di sidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.
Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana, yaitu dengan membandingkan sistem dan k…
Buku ini membahas tentang pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit;pembangunan perumahan menurut sistem rumah susun;pembangunan asrama mahasiswa;sekilas tentang sewa menyewa rumah;dan badan kebijaksanaan perumahan nasional dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional.
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…
Buku Satu terdiri dari 6 bab yang membahas tentang Dewan Kota, Volksraad,Chuo Sangi-In, dan Komite Nasional Indonesia Pusat
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…
Melalui buku ini, penulis mencoba memaparkan dinamika kesejahteraan dan pekerjaan sosial yang berkembang saat ini melalui perjalanan yang Panjang untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan menyajikannya dalam sudut pandang hukum yang dilengkapi dengan tinjauan historis, pembaca diharapkan memahami dinamika kesejahteraan dan pekerjaan sosial saat ini.
Buku ini membahasa tentang perkembangan permasalahan, kebijakan dan strategi PAD tetapi juga bagaimana kapasitas daerah dikaitkan dengan capaian pembangunan regional. Selain itu juga, mengungkapkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2016, dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Tangerang dijadikan sebagai lokus dan fokus pembahasan. Hasil penelitian…
Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…
KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…
Buku ini mengupas secara lengkap berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi. Membahas dari mulai pengertian korupsi, kemudian dipaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia.
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Cloud computing merupakan evolusi yang mengadopsi virtualizztion, service-oriented architecture and utility computing. Cloud computing memungkinkan konsumen teknologi untuk memikirkan komputasi secara efektif dengan biaya minimal dan dapat diandalkan. Hal lain yang juga tida perlu dikhawarirkan oleh pengguna adalah tentang bagaimana membangunnya, cara kerjanya, siapa yang mengoperasikan atau di…
Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari diskursus konseptual kontribusi sektor logistik terhadap makroekonomi, perkembangan kebijakan logistik nasional, jaringan sistim logistik nasional, dan harmonisasi kebijakan logistik. Buku ini juga membahas pembangunan dan permasalahan infrastruktur transportasi logistik serta menguraikan dan menganalisis tantangan dalam peningkatan…
Buku ini mengupas pengelolaan pajak di Indonesia dari masa-masa dimulai dari pra-kemerdekaan hingga sekarang ini. Kajian dalam buku ini didasarkan atas regulasi yang telah diterbitkan pemerintah serta dari kajian dan diskusi lapangan bersama pelaku penghimpun pajak di lapangan. Zakat sebagai salah satu syariat Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam sudah terbukti memberikan banyak manfaat da…