Buku Satu terdiri dari 6 bab yang membahas tentang Dewan Kota, Volksraad,Chuo Sangi-In, dan Komite Nasional Indonesia Pusat
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…
Bagaimana seharusnya kita menempatkan Bung Karno dan Pak Harto di hadapan sejarah? Bisakah kita melihat Bung Karno hanya dari jasanya di tahun 1945? Atau, hanya dari dosanya di tahun 1965? Bisakah kita menilai Pak Harto hanya dari kontroversi terkait operasi pemberantasan komunisme semata? Bagi Dipo Alam, mantan ketua umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (1975-1976), bagaimana kita menila…
Buku ini mengupas secara lengkap berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi. Membahas dari mulai pengertian korupsi, kemudian dipaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia.
Buku ini menyajikan data-data keekonomian, sumber daya alam, serta kultur budaya bisnis yang patut diketahui dan dipahami khususnya para pelaku bisnis. Masyarakat Timur Tengah secara umum ditandai dengan ciri paternalistis yang kuat. Oleh karena itu, membangun dan mengembangkan hubungan itu akan sangat efektif jika dilakukan dari atas. Membangun kesan baik dan positif di mata para pucuk pimpina…
undang-undang Dasar Negara Jepang
KUHP negara asing
Konsep secara khusus tentang hukum acara arbitrase online. Eksistensi arbitrase online sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa komerial masih menemui banyak kendala dan tantangan bagi para pelaku usaha, sehingga harus ada konsep hukum yang jelas, konsisten dan tegas serta mampu menjaminkepastian hukum agar para pihak bisa mempercayai lembaga arbitrase online
Dalam keluarga hewan bertulang belakang, terdapat kurang lebih 50.000 spesies mendiami hampir seluruh pelosok bumi ini. Akhir-akhir ini para ahli ilmu hewan telah semakin berhasil dalam menemukan fakta-fakta tentang perilaku, ekologi serta teori evolusi hewan bertulang belakang khususnya hewan laut, dan dalam mengembangkan ide-ide baru serta menarik untuk menjelaskan penemuan mereka. Tetapi inf…
Buku ini mengulas masalah mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat, dan menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah, dan juga mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa, pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pema…
Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
Memuat delik-delik di dalam perundang-undangan pidana tersendiri. Dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya. Hal ini yang membedakan buku ini dengan buku perundang-undangan pada umumnya yang biasanya hanya bersifat himpunan undang-undang saja. Delik-delik yang dibahas dalam buku ini antara lain delik senjata api dan bahan peledak, delik ekonomi, delik …
Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…