Berbagai upaya telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka memenuhi tuntutan DPR RI yang semakin meningkat, salah satunya melalui perwujudan visi Setjen DPR RI menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern, yang memanfaatkan teknologi informasi. Terlebih adanya perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia, yaitu Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Cov…
Di bagian awal, buku ini mengkaji secara detail perihal dasar filosofi hak asasi manusia. Bab kedua, mengulas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Bab ketiga, secara detail menarasikan instrumen hak asasi manusia, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Bab keempat dan kelima, dijelaskan tentang konsep dan implementasi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan keadaan dan je…
Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Sudah lama dirasakan betapa langka dan masih kurangnya buku-buku hukum (khususnya yang membahas tentang lembaga kepailitan dan penandaan pembayaran)yang dapat dijadikan bahan bacaan para mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. Meskipun, misalnya telah ada buku-buku hukum yang berbahasa asing, tetapi hal itu masih sulit untuk dicerna oleh para mahasiswa mengingat keterbatasn mereka dalam berbahas…
3 eks
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil sele…
Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" memberikan konsekuensi yang tidak sederhana.
Batas maritim anatarnegara adalah masalah yang sangat penting bagi pantai seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, penentuan batas maritim menjadi agenda yang semestinya mendapat prioritas tersendiri.
2 eks