Buku ini sangat menarik karena merupakan salah satu dari sangat sedikit karya ilmiah yang mengidentifikasi perpolitikan Indonesia pasca Reformasi 1998 dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Penulis menguraikan kemunculan Neopatrimonialisme yang dilahirkan oleh kooptasi kekuasaan oleh elit-elit politik yang korup kedalam sistem demokrasi.
Penegakan hukum konstitusi melalui mekanisme yudisial, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan cara terhukum baru dalam ketatanegaraan yang terjadi seiring dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai implementasi dari suatu tekad bangsa ini untuk menyelenggarakan negara yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Konferensi Meja Bundar yang berujung pada penyerhan kedaulatan Indonesia oleh belanda pada penghujung 1949, merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya secara definitif zaman penjajahan Belanda atas Indonesia. Wartawan senior Rosihan Anwar merup
Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…
Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…
Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…
Komunikasi sebagai suatu bidang studi bersifat sangat eklektif (menggabungkan berbagai bidang). Eklektisme komunikasi tersebut tampak pada konsep-konsep komunikasi yang berkembang selama ini, yang dirangkum oleh B. Aubrey Fisher ke dalam paradigma atau perspektif komunikasi manusia yang terdiri dari perspektif mekanistis, psikologis, interaksional, dan pragmatis.
Buku ini berisi mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum perdata dari berbagai negara di dunia, baik nasional maupun internasional. Buku Perbandingan Hukum Perdata perlu dipelajari secara ilmiah dan secara hukum merupakan ilmu kenyataan yang menyoroti bidang hukum sebagai perangkat sikap tidak dan perilaku dalam kajian teoritis dan praktis dari berbagai sistem hukum di berbagai negara. Hukum pe…
Buku ini membicarakan tentang ilmu politik dalam paradigma abad ke-21 yang bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang perkembangan ilmu politik, dam merupakan sumber inti rujukan untuk memahami ide-ide, konsep dan kerangka yang melandasi politik dalam abad terkini. (bab 54 sampai bab 99)
Komunikasi politik Indonesia memiliki karekteristik tersendiri, yang berbeda dengan komunikasi politik di lain-lain negara. Sebagai bagian dari ilmu sosial, dengan sendirinya komunikasi politik Indonesia bersifat tidak bebas nilai karena terikat oleh faktor sejarah dan budaya. Dalam hal ini berlaku pepatah, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Banyak aspek dalam komunikasi pol…
Demokrasi desa yang sudah mengakar tersebut, sayangnya padaera Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979, diberangus. Bukanhanya itu saja, struktur pemerintahan desa pun diseragamkan. Ketikaera reformasi, regulasi tentang desa diatur melalui UU No. 22 Tahun1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2014.Dalam kedua UU tersebut, ada perubahan tentang desa …
Transparent and prudent local financial management has come to be recognized as critical to the integrity of the local public sector and for gaining and retaining the trust of local residents. Such integrity and trust are sometimes lacking in some local governments in developing countries, especially in the Africa region.
2 eks
2 eks
Buku ini berisi penjelasan mengenai aspek-aspek analisis hukum terhadap praktik bisnis pasar modal, dimulai dari kedudukan pemegang surat berharga dalam konstruksi hukum Indonesia.