Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan bahwa dalam kurun waktu 2002-2017, Indonesia kerap didera bencana alam yang sifatnya ekologis. Bencana alam tersebut, ada yang disebabkan oleh manusia. Bencana alam, baik yang disebabkan faktor alam maupun manusia perlu ditangani secara serius karena memiliki dampak terhadap masyarakat. B…
Buku ini memberi gambaran tentang manfaat dan progresivitas program BUMDes yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai program andalan pemerintah dalam menstimulus dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Karena itu buku ini penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mempelajari BUMDes.
Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…
Buku ini merupakan rekam jejak dan apa yang ditemukan Hinca IP Pandjaitan XIII di lapangan sebagai anggota DPR RI. Hinca lebih fokus pada satu isu, yaitu narkoba. Narkoba yang membuat sebelumnya hidup menjadi tak bernyawa. Narkoba merupakan musuh bersama. Hingga saat ini seluruh negara di muka bumi masih berupaya menemukan formula terbaik untuk menepis kejahatan narkoba agar tidak masuk dan mer…
Tarik ulur antara kecairan demokrasi versus kekauan hukum, atau menjaga jalan-yengah antara membuka seluas-luasnya ruang demokrasi sembari menegakkan sekuat-kuatnya supremasi hukum,itulah yang menjadi tantangan Indonesia. Tulisan-tulisan dalam buku ini memperlihatkan kegalauan melihat carut marut penegakan hukum dan perebutan kekuasaan, kali lain melihat pemimpin atau pemegang kuasa kedaulatan …
Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …
Tidak dapat dibantah, Indonesia merupakan sebuah negeri dengan penduduk miskin yang masih banyak. Keadaan ini diakibatkan sistem ekonomi yang tidak memungkinkan distribusi kue pembangunan secara merata. Pusat-pusat ekonomi dikuasai oleh sekelompok elite tertentu, sedangkan mayoritas rakyat menjadi penggembira saja. Lebih parah lagi, kekuatan-kekuatan kapitalis asing dengan leluasa membenamkan t…
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.
Secara umum buku ini menjelaskan permasalahan yang dihadapi para nelayan. Di bagian awal dibahas tentang perilaku ekonomi masyarakat wilayah pantai, krisis ekonomi dan reposisi sekitar kelautan; kemiskinan dan ketidakberdayaan nelayan; dan masalah pembagian hasil tangkapan. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian masalah, di antaranya analisis ekonomi usaha nelayan dan s…
Buku ini berisi metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilengkapi pula dengan contoh-contoh desain penelitian yang cukup jelas. Perdebatan di kalangan ilmuwan sosial tentang kuantitatif dan kualitatif dijembatani oleh penulis dengan melakukan pendekatan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif.
2 eks
Pengadilan hubungan industrial sebagai sebuah spesifikasi dari peradilan umum maka polarisasi penanganan perkara perselisihan hubungan industrial memerlukan aspek dan dimensi yang bersifat khusus pula sehingga memerlukan sebuah pendalaman dalam menangani pola-pola penyelesaian perkara persellisihan hubungan industrial yang bersifat krusial dan menimbulkan banyak problematika.
Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.