Muslimat bisa menjadi salah satu definisi dari keindahan ciptaan Rabb semesta alam, sedangkan keindahan sudah semestinya berbanding lurus dengan kehormatan. Sudah menjadi fitrah wanita untuk selalu bisa tampil menawan. Begitu juga sudah menjadi fitrah manusia mendambakan pujian, terlebih seorang wanita, banyak dari mereka yang mengidamkan pujian atas penampilannya, harapan atas sapaan “cantik…
Pemilihan umum tahun 2019 diselenggarakan dengan skema serentak berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Harapan dari pemilu serentak ini adalah sebagai upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia. Buku ini mengkaji tentang pemilu serentak 2019 diantaranya tentang skema, penyelenggaraan, hasil, dan pengaruhnya pada masa depan presidensial di Indonesia. Di dalamny…
K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan pejuang kemanusiaan yang terbukti tak pernah lelah membela kelompok minoritas. Sepanjang hidup, Gus Dur berpegang pada nilai-nilai perjuangan kemanusiaan yang bersumber dari nilai agama sebagai rahmat semesta alam dan tradisi pesantren tempat ia tumbuh. Perjuangan Gus Dur membela minoritas yang tertindas (mustadh’afin) sering menghadapi hantaman dan…
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini memuat mengenai bagaimana makna khalifah dalam islam. Buku ini esensinya memuat sejarah-sejarah para khalifah islam yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Buku ini menceritakan sejarah singkat perjuangan dan perjalanan para khalifah islam ini yang disebut khalifar ur rasjidin.
Dengan menggunakan pendekatan suatu metode dan strategi, isi buku ini diharapkan cukup memadai bila digunakan untuk menganalisis problematika sistem tata kelola pemerintahan daerah dan implementasi otonomi daerahnya. Buku ini menjadi salah satu masukan dan pencerahan baik bagi anggota lembaga legislatif, aparatur di eksekutif, kaum akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami tantangan besar munculnya arus kelompok yang berusaha menghantam keutuhan republik. Arus ini semakin membesar menjadi gelombang , dengan munculnya varian-varian komunitas yang berusaha menang sendiri, merasa benar sendiri, tanpa mendalami realitas yang lebih detail.
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 - Desember 2009 ini membahas topik utama kajian teknis peraturan perundang-undangan. Berisi artikel-artikel ilmu hukum: Politik hukum perundang-undangan oleh: Andi Mattalatta; Landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan oleh Machmud Aziz; Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan oleh Sri Hariningsih; Sanksi admin…
Pada era reformasi ini, partai politik kerap dirundung oleh persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai berpengaruh yang memiliki kursi di parlemen nasional, tanpa terkecuali, pernah mengalami konflik. Konflik internal partai itu, bahkan beberapa di antaranya berujung pada keretakan dan pembentukan partai-partai baru. Situasi ini tentunya amat disayangkan mengingat partai me…
Buku ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh tim otonomi daerah di pusat penelitian politik (P2P) LIPI. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus belum optimal untuk memberi efek yang positif terhadap peningkata…
Pemilu serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu pemilu. Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg …
Buku ini mengkaji proses dan hasil Pemilu Legislatif 2014, sehingga atas dasar itu ke depan dapat dilakukan penataan dan perbaikan yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu khususnya dan demokrasi Indonesia pada umumnya.
Buku ini tidak hanya membedah permasalahan partai politik dan sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu Era Reformasi, melainkan juga menawarkan “peta jalan” perubahan yang perlu dilakukan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita.
Buku ini membahas tentang ekonomi Islam dan system perekonomiannya yang mulai memasuki masa-masa sulit terutama kapitalis dan sosialis, yang menggeliat di tengah kehidupan masyarakat, global dan pemerintahan yang otoriter diharap mampu menyuguhkan kesejahteraan hakiki, antara aspek duniawi maupun secara individu, kelompok, masyarakat bangsa, Negara dan agama.
Buku ini mengevaluasi, menganalisis, dan menilai realitas parpol dan sistem kepartaian era reformasi. Atas dasar itu pula tim penyusun buku sekaligus mencoba merumuskan arah penataannya ke depan, sudah tentu dalam konteks sistem demokrasi presidensial sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Namun demikian, sebelum sampai pada analisis, penilaian, dan usul rekomendasi peru…
Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…
Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Fungsi Pengawasan DPR RI Era Reformasi pada 2011 yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Pembahasan buku ini difokuskan pada penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat oleh DPR sejak 1999 sampai dengan 2011.