Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxiii,236 hlm.;26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 ANA

Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2019

DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…

Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia

Buku ini berisi pemberontakan partai komunis Indonesia, latar belakang, aksi dan penumpasannya

Laporan kualitas lingkungan hidup Indonesia 1979

2 eks

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakya…

Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan TIK DPR RI secara umum bertujuan memberikan dukungan sarana dan prasarana dibidang TIK, sistem infomasi dan manajemen informasi yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi DPR RI secara efektif dan efisien. Pendokumentasian dan pemanfaatan kembali hasil-hasil persidangan dilandaskan pada asumsi bahwa informasi yang diperlukan sudah didomentasikan secara …

Himpunan Bahan Penataran : Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 533 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IND h

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 1 - 99

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 77 Tahun 1991. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 3433 - 3464 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 63 Tahun 1990. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 1 - 50

Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 1993. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 1 - 131

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 1992. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 3465 - 3510 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 1 - 55

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 29 Tahun 1988. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 169

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).

Analisis dan evaluasi hukum tentang upaya mempertahankan eksistensi ketahanan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

181 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9 IND a

Simposium aspek-aspek hukum perusahaan multinasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 282 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.88 IND

Pemecahan Krisis Utang Global: Strategi dan Kontroversi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 233 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.36 BIN p

3 Tahun Badan Keahlian Bekerja untuk DPR RI

Buku ini memuat hasil kerja Badan Keahlian yang menyangkut visi, misi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerjanya. Untuk itu, buku ini disajikan dengan sistematika pengelompokan kegiatan masing-masing Pusat dan satu kegiatan pada tingkat Badan Keahlian. Pola penyajian untuk masing-masing pusat dikelompokkan dalam sistematika yang s…