Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …

dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…

IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…

Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Laporan Sidang 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP9) Meeting

Forum the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbaatar, Mongolia mempertegas kembali bahwa Asia dan Eropa memiliki common interest yang sekaligus juga menjadi common agenda. Yaitu demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup, good governance, dan anti-terorisme. Seluruh anggota ASEP, berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam agenda pembangun…

Badan Legislasi DPR RI (Kinerja Periode 2009-2014)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 79 pages. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 BAD

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi kasus empat tahun anggaran …

Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…

BKSAP : Badan Kerja Sama Antar Parlemen

buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral

Mengelola Kredit Secara Sehat

Buku ini membahas berbagai informasi dari organisasi perkreditan, budaya kredit, produk kredit, risiko perkreditan, proses kredit, penetapan suku bunga kredit, hukum perkreditan, pemasaran sampai pembiayaan syariah

Kedaulatan frekuensi: regulasi penyiaran, peran KPI, konvergensi media

Di tengah gejolak konvergensi media, fenomena konglomerasi bisnis penyiaran, dan ketidakberdayaan UU Penyiaran, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai "penjaga moral bangsa" merupakan sebuah keniscayaan.

Laporan Sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Mee…

Buku ini berisi laporan sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Dalam sidang ini DPR RI mengusung dua resolusi, The Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals dan Financial Affairs: Ensuring Ef…

Bunga Rampai Isu-Isu Pelaksanaan Program Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-50563-6-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.602 PUS b

Aspirations with Limitations

As the first directly elected president, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) served at a crucial juncture in Indonesia’s history. Succeeding the three short presidencies of BJ Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Sukarnoputri, his presidency had a lot to prove. While critical assessment of SBY’s domestic policies have been undertaken, less attention has been paid to his foreign policy. This v…

naskah akademis tentang kontrak di bidang perdagangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 32 p. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah

Bisnis perbankan syariah pada masa yang akan datang akan menghadapi lebih banyak tantangan. Untuk itu bank syariah perlu menyiapkan pegawainya dalam hal peningkatan kualitas. Salah satu bidang yang sangat berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis pembiayaan syariah sehingga diperlukan tenaga-tenaga bidang pembiayaan yang kompeten dan mampu menghasilkan aktiva produktif yang sehat seperti ya…

Laut : masa depan bangsa

Laut sebagai masa depan bangsa merupakan visi pemerintahan Jokowi-JK. Lahirnya kesadaran baru ini diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Menteri Susi Pudjiastuti, melalui program tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Pilar tersebut dipilih berdasarkan pemahaman utuh dan menyeluruh pada aspek makro, mikro, sumber daya, dan anggaran yang ada.

Laporan Kinerja DPR RI (16 Agustus 2015 - 15 Agustus 2016) : Ringkasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

83 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-