Anggaran Kesehatan dalam APBN

Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan d…

Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN TA.2017

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 untuk RAPBN TA.2017 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. Prediksi ini disusun oleh Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian Anggaran Negara Badan Keahlian DPR RI.

Pers penyiaran yang independen dan pluralis : pendapat hukum Dewan Pers atas …

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalist…

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung

Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).

Laporan Penelitian: Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Berisikan laporan pelaksanaan kegiatan tentang Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.

Dewan Pers periode 2013-2016

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai suatu bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers sebagai badan independen, berupaya terus untuk menjalankan fungsi-fungsi publik yang diamanahlan Undang-Undang Pers. Menghadapi persoalan-persoalan pers di negeri ini, Buku ini terdiri…

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

Sensus Pertanian 2013: Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap (Census of Agr…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-064-739-8

Deskripsi Fisik

xxxvii, 244 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.109 598

Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Filosofi, Sejarah dan Tujuan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

x, 122 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.959 8 EKS

Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim - Lapora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 102 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim Yang Dihubungkan Dengan Independ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 116 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEL

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 13 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425 merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai wadah atau organisasi bagi para ilmuan Indonesia terkemuka yang di sebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan untuk memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan,…

Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2013

Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2013 bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan mobilitas penduduk yang terjadi di Indonesia.

Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011-2012

Publikasi Profil Migran ini menyajikan data migran risen (recent migrant) hasil SUSENAS 2011-2012. Pembahasan yang dilakukan meliputi pola arus migran risen di Indonesia dan karakteristik migran risen termasuk keadaan sosial ekonominya di seluruh provinsi di Indonesia.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VI Kekuasaan Kehakiman

ISBN/ISSN

978-602-8308-02-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 488 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Jurnal Luar Negeri

Terdiri dari 19 artikel.