Mengoptimalisasi manfaat penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek, Tim Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian mendalam dengan melakukan penelitian dalam rangka mengungkap berbagai persoalan dan menawarkan solusi permasalahan terkait pemanfaatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian memuat empa…
Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Buku laporan ini berisi himpunan laporan kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017.
Naskah akademis ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa dasar pemikiran secara ilmiah bagi penyusunan rancangan undang-undang balai harta peninggalan untuk dapat diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukumnya.
Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…
DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…
Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan TIK DPR RI secara umum bertujuan memberikan dukungan sarana dan prasarana dibidang TIK, sistem infomasi dan manajemen informasi yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi DPR RI secara efektif dan efisien. Pendokumentasian dan pemanfaatan kembali hasil-hasil persidangan dilandaskan pada asumsi bahwa informasi yang diperlukan sudah didomentasikan secara …
Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 37 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).