Beberapa masalah penguasaan tanah di berbagai masyarakat sedang berkembang

Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.

Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 300 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IND h

Reformasi dalam Pemikiran Sanjoto

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-461-338-X

Deskripsi Fisik

xviii, 376 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Prosiding Forum Komunikasi Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Kelapa Pasang S…

Edisi

II

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

187 hal : il. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Visi Wartawan 45

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8288-02-05

Deskripsi Fisik

x, 110 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

070.340.92 LUB v

Standar Akuntansi Keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum

Standar Akuntansi Keuangan entitas mikro,kecil, dan menengah

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri (sederhana) karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukuran ,murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya

Seminar hukum jaminan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 214 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.074 063 IND s

Sumber Daya Manusia dan Keuangan Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 384 p. : il. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Masalah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Sengketa Ekonomi S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

x, 146 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.297 HIM

Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi 2005-2007

Project: Buku Tinjauan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran 2005-2007

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia - Laporan Penelitian

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 126 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.99 8 PEN

Beberapa Aspek Pembangunan nasional Dan Pembangunan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 247 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

350.598 PUR p

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin: (The Leader, The Man and The …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

242 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.635 98 KAM j - 338.9JAL

Penelitian hukum tentang aspek-aspek hukum anti dumping dan aplikasinya bagi …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 102 hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.087 IND p

Laporan Perekonomian Indonesia 2011: Ketahanan Perekonomian Indonesia di Teng…

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. P…

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…