Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 63 Tahun 1990. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432 (TR).
Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 1993. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 1992. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 3465 - 3510 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 29 Tahun 1988. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).
Buku ini memuat hasil kerja Badan Keahlian yang menyangkut visi, misi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerjanya. Untuk itu, buku ini disajikan dengan sistematika pengelompokan kegiatan masing-masing Pusat dan satu kegiatan pada tingkat Badan Keahlian. Pola penyajian untuk masing-masing pusat dikelompokkan dalam sistematika yang s…
Untuk mengantisipasi globalisasi informasi khususnya di bidang hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyusun Tesaurus Bidang Hukum. Penerbitan tesaurus ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur tesaurus di bidang hukum. Di samping itu hasil penerbitan ini akan disebarluaskan kepada semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang tersebar di instansi pemerintah, pr…
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006 melalui Resolusi Nomor A/RES/61/177. Konvensi ini ditetapkan untuk mencegah penghilangan paksa dan melawan segala bentuk impunitas atas kejahatan penghilangan paksa.
Buku ini memberikan pemaparan secara tegas dan jelas tentang perjalanan sejarah organisasi KONI serta dunia olahraga Indonesia. Jika selama sekian tahun diyakini bahwa organisasi KONI Pusat lahir pada tahun 1966, namun fakta sejarah membuktikan ternyata organisasi induk-induk cabang olahraga di Indonesia itu cikal bakalnya telah ada sejak 1938.
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.