Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perli…

Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 68 hlm. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan

Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…

Transfer Ke Daerah & Dana Desa Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-74661-8-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.4 TRA

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

Asean : Selayang Pandang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

241 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 IND - 959.8 IND a

Manual pedoman perancangan undang-undang

Buku manual ini diperuntukkan bagi para perancang undang-undang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membantu Dewan, baik dalam penyiapan naskah rancangan undang-undang bersama naskah akademiknya, juga pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Buku manual ini memiliki nilai strategis, karena salah satu hasil reformasi di bidang politik dan hukum ad…

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Januari s.d. Agustus 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 - 25 - 2790 - 7

Deskripsi Fisik

xix, 173 p. ; ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 LAP

Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi 2005-2007

Project: Buku Tinjauan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran 2005-2007

Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat

Buku ini membahas hampir semua lembaga yang terkait dengan sistem hukum di Amerika Serika. Meliputi: sejarah dan organisasi sistem Yudisial Federal, Negara bagian, yurisdiksi dan batas-batas pembuatan kebijakan, kuasa hukum, pihak-pihak yang bersengketa, dan kepentingan kelompok dalam proses yudisial, proses peradilan pidana, perdata, hakim-hakim federal, implementasi dan dampak dari kebijakan…

Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

99 hlm;

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Selayang pandang mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…