Laporan delegasi DPR-RI ke sidang umum ke-38 ASEAN Inter-parliamentary Assemb…

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 81/PIMP/1/2017-2018 tanggal 11 September 2017 Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-38AIPA14 - 20 September 2017, Manila, Filipinal5Yth. sdr. abdul kadir karding, s.Pi, M…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Selayang pandang

Buku ini membahas tentang sejarah DPR RI, kedudukan, susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPR RI, keanggotaan dan kode etik, hak DPR dan Hak Anggota DPR, Fraksi, Alat kelengkapan DP, persidangan dan rapat DPR, pembentukan Undang-undang, penetapan APBN, aspirasi dan pengaduan masyarakat, konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi negara, pembahasan hasil pemeriksaan BPK, tata cara penyampaia…

A Point of View : The House of Representatives Work's Mehanism

Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persidangan dan Rapat DP…

Selayang pandang Gedung MPR/DPR Republik Indonesia

Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.

A Brief Overview of THe Parliament's Working Mechanism

Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…

Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewa…

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah: mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi pe…

Analisa Jabatan (Revisi Terbatas)

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 827/SEKJEN/2018 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1175/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017. Perubahan keputusan ini merupakan pena…

Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…

Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Target kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada: Sekjen DPR RI; Deputi Bidang Perundang-Undangan; Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; Deputi Bidang Persidangan dan KSAP; dan Deputi Bidang Administrasi.

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Rumusan Tugas Dan Rincian Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/K…

Tujuan adanya pembinaan inventarisasi dan registrasi barang-barang milik/kekayaan negara ialah: Tertib administrasi barang; Penghematan keuangan negara; Menghitung kekayaan negara; Memudahkan pengawasan barang. Buku inventaris tersebut merupakan sumber data/informasi, baik pada tingkat Unit Pengurus Barang maupun pada tingkat Pembina Barang Inventaris, sehingga dapat diketahui secara pasti juml…

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di …

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.