Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku hasil Pertemuan Pembahasan mengenai Masalah Pengamanan terhadap Bencana Banjir yang telah diteliti, dibahas, serta disusun kembali. BUku ini dibuat sebagai pedoman kerja bagi petugas-petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengairan, khususnya dalam menangani permasalahan pengamanan terhadap bencana banjir.
buku ini merupakan rangkuman dari rapat rapat DPR RIS tahun sidang 1950 pada sidang pertama. dimana dalam buku ini berisi mengenai rangkuman pertanyaan anggota yang ditunjukan kepada perdana menteri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri luar negeri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri dalam negeri dan jawabannya, dan pertanyaan anggota kepada mentri lainnya.
Buku ini membahas tentang paket pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977, Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menetri Kehakiman dan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. …
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum Pemilihan Umum yang kedua tahun 1971 kecuali Peraturan Tata-tertib DPR-RIS.
Buku ini berisi tentang dokumentasi dari acara perayaan Maulid Nabi Muhammad s.a.w di Istana Gambir pada tahun 1950 yang memuat berbagai dokumentasi acara, sambutan dan pidato petinggi negara, ayat-ayat yang dibacakan pada acara saat itu serta beberapa sejarah tentang masa penyerahan kedaulatan RI dan masa sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dilengkapi dengan beberapa foto dan puisi…
Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.
Berisi informasi mengenai adanya gugatan perkara perdata terhadap DPR RI masa keanggotaan tahun 1999-2004 di Pengadilan Negeri yang telah dihimpun dalam bentuk buku yang memuat catatan ringkas gugatan perkara perdata terhadap DPR RI.
Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing. Keb…
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…
Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…
Buku ini berisikan informasi Pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (BKSAP) dengan kedutaan besar negara sahabat; Penerimaan delegasi negara sahabat; dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …
Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat