Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…
Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.
3 eks
Pembahasan dalam buku ini mencakup antara lain aspek tehnik masalah, dan hal-hal lain yang berkaitan, atau pun dapat diterapkan untuk keperluan percobaan atau penelitian gizi, sebagai salah satu komponen mata kuliah gizi eksperimental program studi strata dua ilmu dan teknologi pangan, jurusan ilmu-ilmu pertanian.
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)
Perubahan lingkungan strategis yang dipacu oleh pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi serta informasi menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu trend yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan internet dan teknologi melalui digitalisasi pelayanan. Mengacu kepada hal tersebut, pengarsipan pada masa kini membutuhkan dukungan teknologi informat…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang sangat penting dalam konteks politik dan pemerintahan suatu negara. Sebagai badan legislatif yang mewakili kehendak rakyat, DPR memainkan peran sentral dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, DPR secara konsisten menjadi fokus pemberitaan…
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penggerak utama dalam merumuskan hingga mengimplementasikan kegiatan di berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pega…