Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801, merupakan undang-undang yang mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan mengarah pada penguatan system dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884, merupakan undang-undang yang mengatur suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mendesak dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pertanahan, perbankan, hak keperdataan, perwalian dan administrasi kependudukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengeasahan Perj…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4795 merupakan undang-undang pengesahan perjanjian antar Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the framework for Security Cooperation). Yang telah ditandatangani pada ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertnggungjawaba…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4794 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pen…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 6 November 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778 merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 1 November 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu menurunnya daya saing nasional …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 23 Oktober 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4771 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengantisipasi kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang berdampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberi peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 22 September 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4767 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, dimana telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 98, tambahan lembaran Negara nomor 4748 merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan Kota Serang sebagai daerah otonom sehingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 97, tambahan lembaran Negara nomor 4747 merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom sehingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, ser…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 96, tambahan lembaran Negara nomor 4746 merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi. Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini adalah: pengaturan energi, cadangan penyangga energi, keadaan krisis dan darurat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta, dimana dalam undang-undang ini menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberi keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wila…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 84, tambahan lembaran Negara nomor 4739 merupakan undang-undang yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut lepas dan/atau kea rah perairan kepu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893, merupakan perubahan UU Pajak Penghasilan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 april 2007 dalam lembaran negara nomor 55, dan tambahan lembaran negara nomor 4717. Merupakan undang-undang yang membahas tentang kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan pemerintahan negara kesatuan Republik Indone…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam lembaran Negara no 63, tambahan lembaran Negara no 4848 merupakan undang-undang tentang asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2008 adalah sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 6,8%, inflasi 6,0%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp.9.100 per US$, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 7,5%, rata-rata harga minya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007 dalam Lembaran Negara nomor 44, Tambahan Lembaran negara nomor 4709 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Membramo dan diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah