Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…
Buku ini bukan membicarakan kinerja DPR RI selama ini, tetapi buku ini ingin membuka mata pembaca, bahwa lembaga DPR RI tidak pernah ada, bila tidak ada bangunannya. Mungkin banyak yang belum mengetahui sejarah pembangunan gedung di DPR RI dan mungkin juga tidak banyak yang tahu siapa arsitek pembangunn gedung kura-kura. Satu hal yang mungkin terlupakan untuk melihat siapa arsitektur untuk mera…
Pelaksanaan survei mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei melibatkan 231 orang Anggota DPR RI yang terdiri dari 9 Fraksi. Jumlah tersebut masih dalam batas margin error sebesar 5% dan confidence level 95% sesuai …
Bali seumpama permata jamrud yang dikenakan pada cincin NKRI, maka sinar dan nilai magisnya akan menyinari dan meresapi seluruh manusia Indonesia. Kalau mata jamrud ini dipasang sebagai permata pada cincin NKRI, tetapi dengan sengaja ditutupi oleh lapisan emas hanya karena ketakutan oleh sinar itu, sama saja kalau NKRI gagal mengakui keunikan itu.
Nomor 13 Tahun 2005
UU Nomor 38 Tahun 2004
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…