Ditapis dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019
Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 48 hlm, 26 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 SEK l
Buku Laporan Kegiatan : Tim Kehumasan DPR RI, Setjen DPR RI Dan Center For El…
Buku ini berisikan informasi detail mengenai setiap kegiatan yang dilakukan untuk membantu Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan Parlemen Modern yang dievaluasi dengan indikator: mudah diakses, teknologi, dan perwakilan. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan oleh tim gabungan Sekretariat Jenderal DPR RI dna Tim Ahli UI. Pembentukan Tim gabungan merupakan strategi yang dipilih sejak awal u…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 48 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 TIM b
Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Dae…
Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 25 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 657.3 TIM o
Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 …
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 60 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI: Division Pr…
Buku ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat untuk kiranya dapat lebih mengenal dan memahami apa dan bagaimana Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Untuk mendukung fungsi badan keahlian sebagai supporting system Dewan Perwakilan Rakyat di bidang keahlian, maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 41 hlm.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 RUD p
The House of Representatives of The Republic of Indonesia: at a glance
Through this small brochure, we would like to introduce the House of Representatives of the Republic of Indonesia that s one of instruments of the implementatin of Pancasila Democracy as enshrined in the 1945 Constitution. Along the history of the administration of the Republic of Indonesia, there have been 15 periods of the House of Representatives since it was born on 29 august 1945. BUT, wha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 46 hlm., : 19 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 BUR h
Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX antara lain mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Nakertrans, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 236 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM k
Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 118 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM k
Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 118 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM k
Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 118 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM k
Himpunan Laporan : Kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) Dewan Per…
--
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 447 hlm., : 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Belitung
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bangka Beitung terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu disempurnakan, Saldo kas di bendahara penerimaan pada UPTD DPPKAD Beltung Timur per 31 Desember 2011 tidak dapat disajikan, Saldo aset tetap di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Saldo kas di kas daerah yang disajikan di Neraca tahun 2011 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, Penatausahaan dan pelaporan persediaan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tidak memadai, Penganggaran d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 25 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Persediaan notice pajak dan obat-obatan tidak diyakini kewajarannya, Pengelolaan persediaan padapemerintah Provinsi alimantan penyajian piiutang pajak kendaraan bermotor dan piutang retribusi pada Taksi Mina Bahari tidak diduk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15 hlm,; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI Parl…
Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 (e) Peraturan DPR Nomor1/2014 tentang Tata Tertib. Untuk periodeKeanggotaan Dewan tahun 2014 -2019, pada tanggal 15 September 2015 DPRRI telah membentuk49GKSB dengan Parlemen negara sahabat salah satunya adalah GK…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 84 hlm., Ills., : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih, Dinas Pendapatan Provinsi Bali terlambat mengimplementasikan ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermoto…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 12 hlm,; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pengelolaan data base aset fasos fasum belum optimal, Pengelolaan administrasi dan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung lemah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima PAD atas penyertaan modal pada RS Haji Jakarta,T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hm, 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah