Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang mempunyai jumlah penduduk tergolong besar dan berada mendekati wilayah ujung barat Indonesia, sebelum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan salah satu tempat yang menjadi barometer perkembangan politik Indonesia yang sangat strategis artinya. Buku ini merupakan hasil penelitian di lapangan di kota Medan terhadap penyelenggaraan pemilu legislati…
Laporan muhasabah anggota DPR RI ini adalah peran nyata Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI dan mengevaluasi kinerja anggotanya. Sehingga kemampuan anggotanya, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggota DPR RI. Laporan muhasabah ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran tenta…
Buku ini berisi laporan sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Dalam sidang ini DPR RI mengusung dua resolusi, The Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals dan Financial Affairs: Ensuring Ef…
Buku ini berisi tentang kajian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan Sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan naskah perubahan Undang-Undang Nomor 14 tentang G…
Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.
Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.
Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …