Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat R…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

651.51 SIS

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

651.151 JAD

pedoman alih media arsip dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

651.59 PED

isu & kebijakan strategis APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028722780

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 ISU

Prosedur tetap ( PROTAP) pengamanan kompleks perkantoran DPR/MPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

323 SEK p

Gotong Royong mengatasi pandemi covid 19 optimis kita bisa

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786239639402

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

616.2414 GOT

Selayang Pandang Gedung DPR RI

Buku ini berisi sejarah dari Gedung DPR RI

Peraturan sekretais jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

651.51 PER

Tata naskah dinas elektronik sekretariat jendral DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

651.59 TAT

Analisis dan Evaluasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan i…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786236993101

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ANA

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kejaksaa…

UU Nomor 5 Tahun 1991, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan

UU Nomor 7 Tahun 1992, Jilid I dan II

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan

UU Nomor 9 Tahun 1985

profil ketua-ketua dpr ri sejak tahun 1945 s/d agustus 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.959 8 PRO

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kese…

Dokumen ini merupakan kajian komprehensif yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2019, yang bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kajian dilakukan dengan pendekatan analisis substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, serta budaya hukum. Has…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Pengadilan Ting…

UU Nomor 5 Tahun 1978 dan UU Nomor 6 Tahun 1978

Bunga Rampai Isu-Isu Strategis pendapatan dan pembiayaan negara

Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …

Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat R…

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memastikan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota bekerja sesuai dengan tugas dan menjalankan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam Pedoman tersebut. Dengan disusunnya Pedoman ini, sebagai dasar acuan para Tenaga Ahli Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi serta Asisten Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat menjadi pen…

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…

DPR RI Dalam Proses Demokratisasi : (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan We…

Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan suburnya gerakan ekstraparlementer karena rakyat beranggapan bahwa para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu menerukan aspirasi mereka padahal DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.