Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.
Buku manual ini diperuntukkan bagi para perancang undang-undang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membantu Dewan, baik dalam penyiapan naskah rancangan undang-undang bersama naskah akademiknya, juga pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Buku manual ini memiliki nilai strategis, karena salah satu hasil reformasi di bidang politik dan hukum ad…
Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke depan ialah terwujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas, profesional dan akuntabel dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut sangat diperlukan intervensi melalui upaya pembenahan ketata…
Buku I, memuat Undang-Undang Nomor 1 s/d 19 Tahun 2009. Buku II, memuat Undang-Undang Nomor 20 s/d 31 Tahun 2009. Dan Buku III, memuat Undang-Undang Nomor 32 s/d 52 Tahun 2009 (TR).
UU Nomor 16 Tahun 1985
UU Nomor 15 Tahun 1985
UU Nomor 10 Tahun 1980
UU Nomor 13 Tahun 2003
UU Nomor 3 Tahun 2002, Buku 1 dan 2
UU Nomor 18 Tahun 1997, UU Nomor 21 Tahun 1997, UU Nomor 17 tahun 1997, UU Nomor 19 tahun 1997, UU Nomor 20 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V
UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 23 Tahun 1999