Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dengna konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government. Melalui konstruksi tersebut diharapkan kesatuan masyarakat hokum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan melak…

Buku Laporan Kunjungan Delegasi : Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara …

Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain : Government Outcomes Lab (GO Lab), Blavatnik, School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Laporan ini bertujuan untuk memberikan penge…

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…

Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…

IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…

Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…

Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Laporan Sidang 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP9) Meeting

Forum the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbaatar, Mongolia mempertegas kembali bahwa Asia dan Eropa memiliki common interest yang sekaligus juga menjadi common agenda. Yaitu demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup, good governance, dan anti-terorisme. Seluruh anggota ASEP, berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam agenda pembangun…

Pemilu Legislatif 2009 dan Kesiapan Infrastruktur Politik Demokrasi di Daerah…

Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang mempunyai jumlah penduduk tergolong besar dan berada mendekati wilayah ujung barat Indonesia, sebelum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan salah satu tempat yang menjadi barometer perkembangan politik Indonesia yang sangat strategis artinya. Buku ini merupakan hasil penelitian di lapangan di kota Medan terhadap penyelenggaraan pemilu legislati…

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2000-2001 : 2…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2000-2001 : 3…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Akuntabilitas Kinerja Wakil Rakyat

Laporan muhasabah anggota DPR RI ini adalah peran nyata Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI dan mengevaluasi kinerja anggotanya. Sehingga kemampuan anggotanya, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggota DPR RI. Laporan muhasabah ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran tenta…

Laporan Sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Mee…

Buku ini berisi laporan sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Dalam sidang ini DPR RI mengusung dua resolusi, The Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals dan Financial Affairs: Ensuring Ef…

Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru …

Buku ini berisi tentang kajian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan Sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan naskah perubahan Undang-Undang Nomor 14 tentang G…

Berpihak pada rakyat : catatan kinerja Fadli Zon Wakil Ketua Dewan Perwakilan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-515-122-4

Deskripsi Fisik

x, 402 hlm. : ilust. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 BER

Berpihak pada rakyat : catatan kinerja Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI 1 Oktober…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-515-124-8

Deskripsi Fisik

x, 295 hlm. : ilust. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 BER

Bunga Rampai Isu-Isu Pelaksanaan Program Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-50563-6-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.602 PUS b

Transfer ke Daerah dalam APBN

Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

Pendapatan Negara Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 127 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 PEN

Pro poor budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan singkat atas beberapa …

Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …