Buku ini berisi sejarah dari Gedung DPR RI
UU Nomor 5 Tahun 1991, Buku I dan II
UU Nomor 7 Tahun 1992, Jilid I dan II
UU Nomor 9 Tahun 1985
Dokumen ini merupakan kajian komprehensif yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2019, yang bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kajian dilakukan dengan pendekatan analisis substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, serta budaya hukum. Has…
UU Nomor 5 Tahun 1978 dan UU Nomor 6 Tahun 1978
Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …
Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memastikan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota bekerja sesuai dengan tugas dan menjalankan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam Pedoman tersebut. Dengan disusunnya Pedoman ini, sebagai dasar acuan para Tenaga Ahli Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi serta Asisten Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat menjadi pen…
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…
Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan suburnya gerakan ekstraparlementer karena rakyat beranggapan bahwa para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu menerukan aspirasi mereka padahal DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Monor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industr…
Buku ini mendeskripsikan, menguraikan dan menginformasikan kepada publik akan berbagai realitas dan dinamika keparlemenan dalam alur parliamentary reform policy. Buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat dan mengajak kita untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi DPR dalam merespon persoalan masyarakat, bagaimana DPR menganalisa permasalahan, serta …
Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …
Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun sebagai salah satu kegiatan program Quick Wins untuk membenahi sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untu…
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.