Buku ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran, juga simulasi reviu-nya, yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pengangga…
Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif dan akomodatif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. MPP merupakan suatu perjalanan pembaruan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sistem Kesehatan Nasional Dewasa ini menetapkan bahwa upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Penguatan upaya kesehatan masyarakat merupakan penguatan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit oleh pemerint…
: Reformasi pada 1998, sebagai peristiwa politik dan hukum, telah mengubah sendi ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya membuka ruang munculnya lembaga negara bantu (auxiliary agent) atau yang lazim disebut komisi negara. Pada masa itu, komisi negara hadir seperti jamur di musim hujan. Kemunculan komisi negara dilatarbelakangi dengan ketidakpedulian pemerintah untuk memenuhi kepentingan rakyat…
Krisis ekonomi yang berkepanjangan semenjak tahun 1997 yang sampai sekarang juga belum pulih sepenuhnya telah banyak memakan korban, banyak konglomerat-konglomerat Indonesia yang runtuh ditengah-tengah keuangan Negara yang juga sangat memprihatinkan. Dalam situasi tersebut membuktikan bahwa peranan usaha kecil dan menengah sangat menonjol, mereka relative tahan banting menghadapi badai krisis.
Dalam konteks Undang-Undang, Omnibus Law dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang pokok.
Pembangunan kesehatan di Indonesia memiliki dua wajah yang kontras. Bagi rakyat banyak, yang sering kali terkena penyakit musiman, pembangunan kesehatan tidak berarti apa-apa. Ia hanya menjadi konsep bagus di atas kertas. Sebaliknya, bagi pejabat dan praktisi kesehatan, ia menjadi panduan bagaimana melaksanakan tugasnya. Ia bahkan menjadi taruhan karir di masa depan. Begitulah, pembangunan kese…
DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerintah daerah). Dalam melakukan fungsi ke-3, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku ini akan mem…
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16, Nomor 4 Juli 2010 berisi artikel-artikel di bidang pendidikan dan kebudayaan yang antara lain membahas pengembangan progroam pendidikan anak usia dini (PAUD) (J.M. Tedjawati); Pengaruh diskrepansi harapan-persepsi pengembangan/pemeliharaan SDM terhadap kepuasan kerja dan komitmen guru sekolah dasar (Dadang Dahlan); Analisis hubungan perilaku pemeliharaa…
Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…
Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagian kedua telaah berisi tulisan tentang menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah;inovasi pemerintahan daerah mengapa gagal?;Perempuan dan pilkada langsung:meretas jalan kesetaraan dalam p…
Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 8 tulisan. Tulisan pertama mengupas tentang sejauh mana urgensi RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan kedua membahas tentang pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang. Tulisan ketiga menelaah penerapan uji pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif menghada…
Pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini telah menunjukkan berbagai perkembangan. Tetapi memasuki milenium ketiga ini, pembangunan kesehatan menghadapi tantangan strategi yang mendasar baik eksternal maupun internal. Berbagai tantangan tersebut pada akhirnya menurunkan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Dalam milenium ketiga ini pembangunan kesehatan den…
Buku ini ditulis dalam versi "dwi bahasa" (Inggris - Indonesia) untuk mempercepat proses pembelajaran. Berisi tuntunan menulis dan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya secara tepat, efektif, komunikatif, benar secara gramatikal, tersusun baik dan enak dibaca sesuai dengan kaidah berbagai gaya penulisan bahasa Inggris (populer, saintifik, teknik, legal formal, dll…
Buku ini disusun untuk mengisi kelangkaan buku riset komunikasi di Indonesia. Karenanya, selain paparan konsep-konsep dasar riset, buku ini juga menyuguhkan secara sistematis dan mendalam berbagai contoh penerapan, penulis buku ini dengan berani ”mengemukakan beberapa alternatif metode penelitian dan analisis komunikasi seperti antara lain analisis teori Niche, observasi partisipasi media, r…
Indonesia yang menganut sistem multi partai merupakan konsekuensi logis dari banyaknya partai yang tumbuh di Indonesia. Pada era reformasi diterbitkannya UU No 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan rakyat mendirikan partai politik. Hal ini membuat partai politik tumbuh bagaikan jamur. Keberadaan partai politik dalam jum…