Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 61 - 130

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 16 s/d 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 s/d 56 Tahun 2009. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4956 - 5088 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 15 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 31 Tahun 2009. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4956 - 5088 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 50 - 161

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 13 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 s/d 94 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).

Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010

Penerbitan kompilasi putusan pengadilan merupakan sumber yang sangat penting bagi pengembangan dan pembentukan hukum, utamanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memiliki nilai yurisprudensi, baik itu putusan penting atas masalah-masalah baru yang belum diputus sebelumnya ataupun putusan-putusan yang secara alamiah dalam proses peradilan telah diakui oleh Hakim lain dengan …

Constitutional Court Decisions 2009

The publication of this volume is aimed at introducing to foreign readers important cases decided from January 1, 2009 to December 31, 2009 by the Korean Constitutional Court.

Diplomasi perjuangan kedutaan tersibuk di Dunia

Buku ini berisi tentang KBRI Kualalumpur yang berisi kegiatan – kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KBRI Kulalumpur dalam melayani WNI/TKI yang ada di Malaysia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Conve…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Standar Akuntansi Keuangan

Edisi

Jilid 2

ISBN/ISSN

979-8190-18-1

Deskripsi Fisik

35.8 hal.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.48 STA

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Edisi

Cetakan kedua

ISBN/ISSN

978-979-061-103-0

Deskripsi Fisik

1 jil., 112 hlm., ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.72 KOD

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 1 - 198

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 13 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 84 Tahun 1998. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 3724 - 3799 (TR).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 3724 - 3799

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 1 - 198

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 3188 - 3209

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 1 - 76

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 46 Tahun 1973. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 2994 - 3018 (TR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemi…