Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku hasil Pertemuan Pembahasan mengenai Masalah Pengamanan terhadap Bencana Banjir yang telah diteliti, dibahas, serta disusun kembali. BUku ini dibuat sebagai pedoman kerja bagi petugas-petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengairan, khususnya dalam menangani permasalahan pengamanan terhadap bencana banjir.
Buku ini berisi pencatatan notulensi Konferensi Perdamaian Internasional Kedua yang dilaksanakan di Den Haag dari 15 Juni hingga 18 Oktober 1907 di bawah naungan Pengadilan Permanen Arbitrase. Pada konferensi ini, ketentuan Konferensi Den Haag Pertama tahun 1899 direvisi. Buku ini memberikan gambaran tentang sesi-sesi yang berlangsung selama konferensi. Buku ini berisi notulensi percakapan dan …
Buku ini berisi pencatatan notulensi Konferensi Perdamaian Internasional Kedua yang dilaksanakan di Den Haag dari 15 Juni hingga 18 Oktober 1907 di bawah naungan Pengadilan Permanen Arbitrase. Pada konferensi ini, ketentuan Konferensi Den Haag Pertama tahun 1899 direvisi. Buku ini memberikan gambaran tentang sesi-sesi yang berlangsung selama konferensi. Buku ini berisi notulensi percakapan dan …
Buku ini membahas tentang paket pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977, Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menetri Kehakiman dan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. …
Buku ini berisi memuat kebijakan dalam penanaman modal selama masa PELITA I dan PELITA II. Beberapa permasalahan yang sering muncul seperti belum cukup tersedianya bahan baku dan barang setengah jadi, sebagai hasil produksi orientasi kepada substitusi impor dan arah pemasaran ke dalam negeri telah menyebabkan kurang berkemampuannya potensi yang ada untuk bersaing. Dari permaslahan-permasalahan …
Buku ini berisi pidato bung Karno, yang berisi lahirnya pancasila. Lahirnya pancasila menjadi pokok bahasan dalam buku ini beserta beberapa aturan dan presiden yang memuat mengenai persoalan-persoalan pemerintahan di Indonesia.
Buku ini berisi kumpulan aturan yang mengatur tentang pasar modal. Sebagai upaya mendalami berbagai permasalahan mengenai pasar modal buku ini diterbitkan dengan langkah untuk memberikan edukasi mengenai beragam aturan dan ketentuan tengang pelaksanaan pembentukan pasar modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnyayang menyangkut pasar modal tersebut.
sejak 1917, secra sistematik direktorat kesehatan jiwa departemen kesehatan republik indonesia telah menjelajah bidang tersebut bersama sama dengan para ahli disiplin lain yang terikat pada departemen atau dinasi lain seperti departemen sosial, departemen tenaga kerja, transmigrasi dan kooperasi, departemen perindustrian, dinas kesehatan kota DKI, fakultas kedokteran UI, dan rumah sakit jiwa sw…
-
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ini meruapkan kamus ekabahasa yang memuat kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus ini disususn secara komprehensif. Kamus edisi ini mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah tema, perkembangan makna yang terlihat dalam penjelasan (definisi) lema dan urutan penysunan sublema.
Buku ini merupakan himpunan peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM difo…