Buku ini mendaftar proyek-proyek pengembangan yang diajukan terkait pendanaan pemerintah yang memiliki hubungan dengan kebijakan pengembangan nasional.
Buku ini berisi pidato bung Karno, yang berisi lahirnya pancasila. Lahirnya pancasila menjadi pokok bahasan dalam buku ini beserta beberapa aturan dan presiden yang memuat mengenai persoalan-persoalan pemerintahan di Indonesia.
Buku ini berisi kumpulan aturan yang mengatur tentang pasar modal. Sebagai upaya mendalami berbagai permasalahan mengenai pasar modal buku ini diterbitkan dengan langkah untuk memberikan edukasi mengenai beragam aturan dan ketentuan tengang pelaksanaan pembentukan pasar modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnyayang menyangkut pasar modal tersebut.
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
sejak 1917, secra sistematik direktorat kesehatan jiwa departemen kesehatan republik indonesia telah menjelajah bidang tersebut bersama sama dengan para ahli disiplin lain yang terikat pada departemen atau dinasi lain seperti departemen sosial, departemen tenaga kerja, transmigrasi dan kooperasi, departemen perindustrian, dinas kesehatan kota DKI, fakultas kedokteran UI, dan rumah sakit jiwa sw…
-
Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.
Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …
Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat
Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong No. 10/DPR-GR/III/67-68.
Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…