Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/K…

Tujuan adanya pembinaan inventarisasi dan registrasi barang-barang milik/kekayaan negara ialah: Tertib administrasi barang; Penghematan keuangan negara; Menghitung kekayaan negara; Memudahkan pengawasan barang. Buku inventaris tersebut merupakan sumber data/informasi, baik pada tingkat Unit Pengurus Barang maupun pada tingkat Pembina Barang Inventaris, sehingga dapat diketahui secara pasti juml…

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di …

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

penyusunan pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disusun oleh sekjen DPR RI sehingga dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya. proses evaluasi kegiatan di sejken DPR RI difokuskan pada evaluasi atas proses output, outcome, dan impact dari unit-unit kerja di lingkungan sekjen DPR RI.

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2017

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…

Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…

Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…

Laporan Kerja Info Singkat 2018

Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, …

Penyusunan LAKIP Biro PUU Bidang Ekkuindag berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro PUU Ekkuindag tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan dukungan terhadap Dewan di bidang Legislasi tahun 2013. LAKIP Biro PUU Ekkuindag Tahun 2013 menginformasikan hasil dari pelaksanaan k…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…

Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…

Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …

Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung wewenang DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Undang-Undang Tahun 1964-2018 yang merupaka…

Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR-RI Terhadap Perlindungan Ten…

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Timwas TKI telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik melalui forum Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Konsultasi, Maupun kunjungan kerja/kunjungan lapangan ke daerah dan kunjungan kerja luar negeri.