Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Sekretariat Jen…

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…

Rules of Procedure of The House of Representatives of The Republic of Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

182 hlm., : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

The Rules of Procedure of The People Consultative Assembly of The Republic of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

326 hlm., : 10 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

Laporan Delegasi Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee…

Standing Committee Meeting on Political Affairs merupakan komisi tetap Asian Parliamentary Assembly yang mengadakan Sidang setiap tahun untuk membahas isu-isu politik di kawasan yang menjadi fokus Asian Parlamentary Assembly. Tujuan diadakannya Sidang ini adalah untuk membahas resolusi-resolusi di bidang politik yang telah diadopsi pada Sidang Pleno ke-7 APA di Lahore, Pakistan tahun 2014 lalu,…

Rumusan Dan Rincian Tugas Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Target kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada: Sekjen DPR RI; Deputi Bidang Perundang-Undangan; Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; Deputi Bidang Persidangan dan KSAP; dan Deputi Bidang Administrasi.

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI

Buku pedoman ini memuat Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI; Hubungan Tata Kerja dalam Pengelolaan Anggaran DPR RI; Siklus dan Mekanisme Anggaran DPR RI. Buku ini berisikan penjelasan secara teknis mengenai mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran; pelaporan dan pengawasan termasuk format yang digunakan dalam penyusunan anggaran dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-un…

Rumusan Tugas Dan Rincian Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Arah kebijakan umum pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2013 ini disusun dengan menggunakan sistematika 6(enam) nomenklatur program DPR RI yaitu: Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran, Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Program Penguatan Kelembagaan, Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. …

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/K…

Tujuan adanya pembinaan inventarisasi dan registrasi barang-barang milik/kekayaan negara ialah: Tertib administrasi barang; Penghematan keuangan negara; Menghitung kekayaan negara; Memudahkan pengawasan barang. Buku inventaris tersebut merupakan sumber data/informasi, baik pada tingkat Unit Pengurus Barang maupun pada tingkat Pembina Barang Inventaris, sehingga dapat diketahui secara pasti juml…