Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianyaā¦
Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilakuā¦
Buku ini membahas mengenai 25 profesi hukum yang bisa menambah informasi dan memperluas wawasan mengenai profesi hukum.
UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II
UU Nomor 4 Tahun 1993
UU Nomor 6 Tahun 1993
Pemikiran kritis dan reflektif ini membuka ruang dialog antara peneliti dan partisipan hingga tercapai kesepakatan pemahaman tentang identitas ke-Indonesia-an dalam bentuk konstruksi bersama. Proses penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk ini mengajarkan pengetahuan terapan dan sesuai konteks, yakni menempatkan identitas (ke)Indonesia(an) sebagaimana dialami dan dikonstruksiā¦
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)
Ensiklopedi Indonesia seri fauna ikan ini berisi informasi-informasi penting tentang aneka ragam kehidupan ikan yang menakjubkan.