Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4934, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung yang mempunyai luas wilayah lebih kurang 6.851,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berju…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mendesak dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pertanahan, perbankan, hak keperdataan, perwalian dan administrasi kependudukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengeasahan Perj…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4795 merupakan undang-undang pengesahan perjanjian antar Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the framework for Security Cooperation). Yang telah ditandatangani pada ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertnggungjawaba…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4794 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 1 November 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu menurunnya daya saing nasional …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 23 Oktober 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4771 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengantisipasi kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang berdampak negatif yang bersifat transnasional yaitu memberi peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 22 September 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4767 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, dimana telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara no. 103 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4753 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara no. 102 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4752 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan dari Kabupaten Manggarai terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu kecamatan Poco Ranaka, kecamat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara no. 101 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4751 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat Tujuan Pembentukan Kabupaten Kubu Raya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pebangunan, kemasyarakata, serta dapa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara no. 100 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4750 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpend…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 98, tambahan lembaran Negara nomor 4748 merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan Kota Serang sebagai daerah otonom sehingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 97, tambahan lembaran Negara nomor 4747 merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom sehingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, ser…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 96, tambahan lembaran Negara nomor 4746 merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi. Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini adalah: pengaturan energi, cadangan penyangga energi, keadaan krisis dan darurat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta, dimana dalam undang-undang ini menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberi keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wila…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 84, tambahan lembaran Negara nomor 4739 merupakan undang-undang yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut lepas dan/atau kea rah perairan kepu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan …
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, merupakan Undang-Undang yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893, merupakan perubahan UU Pajak Penghasilan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah